PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga saksi atas perkara korupsi dengan terdakwa Marjani, mantan ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Selasa (3/11). Dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru ini, JPU KPK mendalami terkait titipan uang Rp600 juta oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang-Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau nonaktif Muhammad Arief Setiawan kepada saksi.
Di hadapan majelis hakim, saksi bernama Fauzan Kurniawan, Direktur Utama PT Riau Sepadan mengaku telah mengenal Arief Setiawan sejak 2020 saat masih menjabat Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Riau. Ia juga mengenal Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau Ferry Yunanda. Saksi Fauzan mengakui soal penitipan uang itu Menurut Fauzan, uang itu tidak lama disimpan karena langsung diserahkan ke Arief. ‘’Uang itu diterima langsung, penyerahannya di mana waktu itu?,’’ tanya JPU KPK. Fauzan menerangkan, menyerahkan kembali uang titipan itu di mobil Arief masih dalam kondisi terbungkus seperti saat diterimanya.
Selama menyimpan, Fauzan mengaku tidak pernah menghitung uang tersebut. JPU menanyakan, bagaimana menyampaikan ke Arief saat menyerahkan uang Rp600 juta tersebut. ‘’Pak ini uang yang Rp600 juta kemarin. Pak Arief bilang, ya terima kasih. Gitu aja,’’ jawab Fauzan.
Baca Juga: Agung Resmi Dilantik Pimpin IMI Riau, Bidik Peran Pembangunan Daerah
Ketika ditanya oleh JPU KPK mengapa tidak bertanya soal uang sebanyak itu, Fauzan tidak pernah bertanya. Ia hanya minta agar ia tidak dibebankan untuk dititipkan. Namum Arief bersikeras minta tolong.
‘’Saya sempat bertanya sama Pak Ferry sebenarnya. Kalau sama Pak Arief waktu itu saya sempat menyampaikan, apa tidak digeser ke tempat lain saja, tidak ke saya. Memang sama Pak Arif saya tidak bertanya,’’ ujarnya.
Menurut Fauzan, ketika dirinya bertanya ke Ferry pun, yang bersangkutan tidak menjawab dengan tegas. Ferry hanya menyampaikan agar simpankan saja uang itu. ‘’Simpan aja dulu sebentar, Pak Arief lagi mau ke Sumbar tempat kakaknya, tempat istrinya yang sakit. Itu aja,’’ ucap Fauzan terkait tanggapan Ferry.
Baca Juga: Hormati Pendiri Kota, Gerbang Tol Dalam Kota Pekanbaru Pakai Nama Sultan Abdul Jalil Muazamsyah
Titipan Rp600 juta itu menurut Fauzan tidak pakai tanda terima. Begitu juga saat menyerahkan, juga tanpa tanda terima. Kepada JPU KPK, Fauzan juga menerangkan pernah diminta Arief menyerahkan uang operasional kepada mantan Tenaga Ahli Gubri Dani M Nursalam sebesar Rp50 juta per bulan untuk Juli hingga Oktober 2025, totalnya Rp200 juta.
Uang itu diserahkan ke Dani langsung setelah Dani menghubunginya. Penyerahan dilakukan di tempat berbeda-beda. Fauzan mengaku mengetahui dari Arief bahwa uang itu hanya merupakan uang operasional, tanpa menyebutkan untuk operasional apa. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Fauzan mengaku tidak mengenal terdakwa Marjani.
Dari pemeriksaanya sebagai saksi, Fauzan diketahui merupakan salah seorang kontraktor langganan UPT Wilayah Dinas PUPR-PKPP Riau. Ia diketahui pernah mengerjakan paket pekerjaan infrastruktur berupaya proyek fisik jalan dan jembatan di Perawang, Pelalawan, Teluk Meranti, peningkatan kapasitas Jalan Sorek, dan Jalan Semenisasi Teluk Meranti.
Baca Juga: Simpang Sebidang Sudirman-Arifin Achmad bisa Dilewati Sementara
JPU KPK turut menghadirkan Irwan Irmansa dari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) yang merupakan mitra dari Arief Setiawan. Dalam persidangan, Irwan mengenal sejumlah orang dekat dengan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid seperti Tata Maulana dan Dani M Nursalam.
Sama seperti saksi Fauzan, Irwan juga mengaku tidak mengenal terdakwa Marjani. Ia juga bukan dari bagian tim sukses Abdul Wahid. ‘’Saudara saksi tahu mengapa saudara dihadirkan di sini?,’’ Tanya JPU kepada saksi. Irwan lalu menyebutkan soal uang Rp70 juta yang pernah diterima dari M Arief Setiawan. ‘’Mengenai pengembalian bantuan dari Muhammad Arief,’’ sebut saksi.
Saksi Irwan menyebutkan, meminta tolong ke Arief Setiawan sebagai teman pada Agustus 2025. Saat itu, HPJI ada kegiatan organisasi di Jakarta. Uang itu diterima secara bertahap hingga total menjadi Rp70 juta. Uang itu menurut Irwan sudah dikembalikannya sesuai instruksi penyidik KPK. Uang dikembalikan dalam dua tahap, yaitu Rp50 juta pada Juni 2025 dan Rp20 juta pada Juli 2025.
Baca Juga: Bertahun-tahun Rusak, Jalan Kabun Akhirnya Diaspal
Saksi lainnya yang dihadirkan kemrain adalah mantan sopir Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau bernama Hendra Lesmana. Seperti kesaksiannya pada sidang sebelumnya, Hendra Lesmana kembali diambil keterangannya terkait penyerahan uang Rp100 juta dari kepala UPT Wilayah Dinas PUPR Riau Khairil Anwar kepada Arief Setiawan.
Hendra bersaksi, pada 2 Juni 2025 drinya dihubungi Arief Setiawan untuk menjumpai Khairil Anwar di rumah makan Koki Sunda, Pekanbaru. Di sana Khairil Anwar menyerahkan uang sebesar Rp100 juta yang terbungkus di dalam kantong plastic. ‘’Ini uang Rp100 juta, kasikan ke Pak Kadis,’’ ujar Hendra mengulang kata-kata Khairil Anwar.
Hendra mengambil uang tersebut lalu mengantarkannya langsung ke rumah Arief dan menyerahkan seluruh uang tersebut. Menurut saksi, saat itu Arief hanya bilang terima kasih. Pada kesempatan lain, pada 15 Agustus 2025, Hendra juga mengaku dipanggil Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau Ferry Yunanda saat sedang berada di basement Dinas PUPR-PKPP Riau.
Baca Juga: Jalan Kabun Bertahun-tahun Rusak, Kini Dibangun lewat Inpres Jalan Daerah
Ia diminta Feri mengambil uang Rp300 juta. ‘’Tolong ambil uang ke atas di lantai 4 untuk Pak Kadis Rp300 juta,’’ sebut Hendra mengulang permintaan Ferry. Hendra kemudian naik ke lantai 4 ruangan Ferry Yunanda dan mengambil uang yang berada di dalam tas jinjing, lalu membawanya ke basement dan menyimpannya di mobil dinas Arief Setiawan.
‘’Bapak tahu uang Rp300 juta dari mana?,’’ tanya JPU KPK kepada saksi. Hendra mengaku tidak tahu, hanya diminta Ferry memberikan ke Arief. Saksi juga mengaku hanya dua kali itu diperintahkan mengantarkan uang kepada Arief.
Seperti diketahui, JPU KPK dalam dakwaannya menjabarkan adanya aliran uang yang dikumpulkan dari sejumlah Kepala UPT di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau. Total uang yang terkumpul dalam perkara tersebut mencapai Rp3,55 miliar, yang berlangsung sejak April hingga November 2025 di sejumlah lokasi, termasuk Rumah Dinas Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau dan Kantor Bappeda.
Baca Juga: Simpang Sebidang Arifin Ahmad Mulai Difungsikan, Arus Kendaraan Dialihkan
Dalam dakwaan, Marjani disebut menerima uang dalam beberapa tahap. Salah satunya berasal dari uang Rp1 miliar yang diserahkan secara bertahap kepada Marjani di Rumah Jabatan Gubernur Riau. Marjani disebut menerima lima kali penyerahan uang, yakni Rp300 juta, Rp200 juta, Rp180 juta, Rp170 juta dan Rp100 juta. Total uang yang disebut diterima Marjani mencapai Rp950 juta.
JPU juga mengungkap aliran uang Rp450 juta yang disebut diserahkan kepada Abdul Wahid melalui Marjani menjelang keberangkatan rombongan ke Malaysia pada awal November 2025. Uang tersebut disebut untuk kebutuhan operasional Abdul Wahid selama perjalanan, termasuk rencana ziarah ke makam Tuan Guru Sayid di Negeri Sembilan, Malaysia.
Perkara yang menjerat Marjani ini berkaitan dengan perkara yang sebelumnya menjerat Abdul Wahid, Arief Setiawan, dan Dani M Nursalam. Tiga nama terakhir sudah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor Pekanbaru dipimpin Delta Tamtama. Tiga orang ini dijatuhi pidana penjara masing-masing dua tahun. Lalu pada peradilan banding, hukuman ketiganya bertambah menjadi empat tahun.
Baca Juga: Buka MTQ Binawidya, Wako Agung Ingin Lahirkan Generasi Pengamal Al-Qur’an
JPU KPK mendakwa Marjani melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Marjani turut didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.(end)
Editor : Bayu Saputra