PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali mempertajam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Program yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bakal ditunda demi memastikan anggaran daerah digunakan untuk keperluan yang lebih prioritas.
Pemko ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD 2027 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyelaraskan program kerja dengan prioritas dan arahan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.
Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan, saat ini APBD 2027 masih dalam tahap pembahasan. Pemko tengah mempertajam kembali program-program yang telah disusun agar sejalan dengan visi dan prioritas kepala daerah.
Baca Juga: Cegah Perkawinan Anak, Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru Teken Kerja Sama
”Seluruh program pemerintah di setiap OPD harus berfokus pada program kepala daerah, yakni program yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zulhelmi Arifin, Selasa (10/11).
Pria yang akrab disapa Ami ini menjelaskan, sebelum menentukan belanja daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Kepala Bappeda, BPKAD, dan Bapenda terlebih dahulu memastikan kemampuan keuangan daerah.
Hal ini mencakup perhitungan total anggaran serta potensi pendapatan yang dapat dihimpun Pemko Pekanbaru. Setelah kemampuan keuangan diketahui, barulah pemerintah menyusun alokasi belanja yang selanjutnya dibahas bersama DPRD.
Baca Juga: Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah, Pejuang dan Pembangun Pekanbaru Jadi Pahlawan Nasional
”Setelah itu, barulah kita menyusun belanja yang telah disampaikan kepada DPRD. Belanja daerah harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, konsep yang kita usung adalah APBD Berdampak, yaitu APBD yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Ami menegaskan, melalui konsep APBD Berdampak, Pemko akan lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah.
Program atau kegiatan yang sifatnya hanya menunjang dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat kemungkinan akan ditunda. Langkah ini dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat lebih difokuskan pada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Baca Juga: Pendiri Pekanbaru Resmi Pahlawan Nasional, Agung Nugroho Terima Penganugerahan dari Presiden Prabowo
”Kita ingin memprioritaskan kegiatan dan program yang benar-benar dirasakan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru,” pungkasnya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tetap fokus sepenuhnya pada aspirasi dan keperluan warga kota pada tahun depan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel mengatakan, APBD 2027 kini sedang fokus dibahas. Ia mendukung langkah pemko mengurangi agenda seremonial dinas dan fokus pada pos anggaran yang memberikan dampak luas dan nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: BNN Perkuat Pemberdayaan Masyarakat, Kampung Dalam Pekanbaru Didorong Bersih Narkoba
Roni menyebutkan, pihaknya kini bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus menyusun dan melakukan sinkorinasi menjelang tenggat waktu terakhir pembahasan APBD 2027.
”Sejauh ini memang hasil pembahasan kita Banggar DPRD dengan TAPD, fokus kegiatan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Kita sangat setuju,” kata Roni Amriel, Selasa (10/11).
Roni menyebutkan, pembenahan infrastruktur jalan dan pengentasan banjir sangat mendesak. Ia mendorong berbagai fokus utama ini mendapat porsi anggaran optimal pada postur anggaran tahun depan.
Baca Juga: Pendiri Pekanbaru Resmi jadi Pahlawan Nasional
Roni tahun ini juga melihat penanganan drainase yang sedang dipacu Pemko Pekanbaru. Hal ini menurutnya merupakan langkah positif yang memang dinantikan masyarakat dalam hal mitigasi banjir.
”Kalau untuk hal seperti ini, kita pastinya komit mendukung. Karena masalah drainase yang menyebabkan banjir di kota ini, sudah jadi langganan setiap hujan. Ini yang harus diminimalisir lewat pembenahan drainase,” ujar Roni menekankan.
Seperti diketahui, rancangan awal KUA-PPAS 2027 diestimasikan berada pada angka Rp3,044 triliun. Anggaran ini masih dimatangkan bersama TAPD menuju target pengesahan yang harus tuntas sebelum November ini berakhir.(ilo/end/yls)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru
Editor : Arif Oktafian