PANGKALAN KERINCI (RIAUPOS.CO) - Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini telah berganti nama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi permasalahan klasik yang terus diperdebatkan masyarakat di Kabupaten Pelalawan setiap tahunnya.
Daya tampung sekolah yang tak mampu mengakomodir seluruh pendaftar membuat banyak pelajar kebingungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat minimnya sarana pendidikan yang tersedia.
Seperti yang terjadi di Kecamatan Pangkalankerinci. Ribuan pelajar tidak lolos seleksi setelah mendaftar di sekolah negeri yang ada di Ibukota Negeri Seiya Sekata ini, khususnya jenjang SMAN dan SMKN akibat terbatasnya kuota di sekolah tersebut.
Baca Juga: Bupati Herman Tegaskan Komitmen Pemda Inhil Jaga Stabilitas Ekonomi di Daerah
Atas kondisi itu, Komisi I DPRD Pelalawan menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendididikan Provinsi Riau, Senin (7/7/2025) siang kemarin di ruang rapat lantai III gedung DPRD Pelalawan.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Pelalawan, Baharudin SH didampingi Ketua Komisi I, Carles SSos berserta anggota, Rustam Sinaga dan Rio Oktaviandra ini dihadiri oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau Dikdas, Dr Nilam Suri bersama Kepala Cabang (Kacab) Disdik Riau Wilayah I (Pelalawan,Siak dan Kepulauan Meranti), H Ismail.
Tampak hadir dalam RDP itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud Pelawan, Leo Nardo SPd, Kepala SMKN 1 Pangkalankerinci H Nasril, Kepala SMAN 1 Nurlela SPd, Kepala SMAN 2 Misnarti SPd dan Kepala SMAN Binsus Bernas, Tati Andriani SPd MM.
Baca Juga: Demo di Polda Riau, Pedagang Cik Puan Minta U Turn Depan Pasar Dibuka Kembali
Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua I DPRD Pelalawan, Baharudin SH didampingi Ketua Komisi I, Carles SSos mengatakan bahwa, tujuan RDP ini digelar untuk mencari solusi agar pelajar yang mendaftar di SMAN dan SMKN di Kecamatan Pangkalankerinci dapat tertampung dan bersekolah.
"Jadi, banyak masyarakat mengadu kepada kita DPRD Pelalawan anak mereka tidak lolos atau gagal masuk di SMAN maupun SMKN yang ada di Kecamatan Pangkalankerinci. Sehingga, kita menggelar RDP ini untuk meminta penjelasan dan solusi dari Disdik Riau. Pasalnya, SMAN dan SMKN sedarajat ini, bukan lagi kewenangan pemkab melainkan kewenangan provinsi," terangnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 1 Pangkalankerinci, H Nasril dalam RDP itu menjelaskan bahwa, daya tampung disekolah yang dipimpinnya hanya sebanyak 684 siswa yang tersebar di 19 rombongan belajar (rombel). Di mana masing-masing rombel, maksimal bisa menampung siswa sebanyak 36 orang.
Pada saat pendaftaran awal, terdata sebanyak kurang lebih 2 ribu calon siswa. Dan hingga pengumuman kelulusan, diketahui pendaftar yang melengkapi berkas sebanyak sekitar 950 orang. Sementara itu, kuota sekolah hanya bisa menampung sebanyak 684 siswa.
"Artinya, ada sebanyak 266 siswa yang gagal dan masih tetap berharap bisa diterima masuk di SMKN 1 Pangkalan Kerinci. Untuk itu, kami tentunya meminta solusi kepada Disdik Riau atas permasalahan ini," paparnya.
Mananggapi hal tersebut, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau Dikdasmen RI, Dr Nilam Suri didampingi Kepala Cabang (Kacab) Disdik Riau Wilayah I H Ismail mengungkapkan bahwa, pihaknya akan berjuang untuk menyampaikan permasalahan SPMB yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kerinci kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pasalnya, seiring dengan berakhirnya pendaftaran dan telah diumumkannya siswa yang masuk ke sekolah negeri, sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) juga ditutup.
"Jadi, kami akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait siswa yang gagal masuk ke sekolah SMA/SMK negeri. Sehingga kita berharap ada solusi dari RDP ini yang hasilnya segera kita sampaikan kepada pemerintah pusat," ujarnya.
Ditambahkan Nilam Suri bahwa, berdasarkan koordinasi pihaknya kepada Kemendikdasmen bahwa, pemerintah pusat telah menutup sistem dapodik untuk SMAN dan SMKN se-Indonesia. Namun, sitem itu ditutup hanya untuk penambahan rombel. Sementara itu, jumlah siswa masih bisa ditambah sesuai dengan kapasitas maksimal rombel di sekolah tersebut.
Misalnya jumlah siswa di setiap rombel di SMKN 1 Pangkalankerinci normalnya menampung 36 siswa, maka jumlah siswanya bisa ditambah 4 orang. Sehingga kapasitasnya bisa menampung 40 siswa. Artinya, masih ada peluang penambahan jumlah siswa sebanyak 76 orang di SMKN 1 Pangkalankerinci dari 19 rombel yang tersedia. Sehingga dapat memperkecil jumlah pendaftar yang gagal, bisa masuk kembali ke SMKN 1 Pangkalankerinci. Tapi, ini hanya berlaku untuk tingkat SMKN saja. Sedangkan untuk SMAN, sistemnya telah dikunci secara keseluruhan oleh pemerintah pusat.
"Intinya, kami tidak berjanji permasalahan ini 100 persen bisa tuntas. Tapi, kami akan berjuang maksimal agar ada penambahan siswa yang gagal, bisa tertampung masuk di SMKN 1 Pangkalankerinci kepada pemerintah pusat. Kami berharap usaha kami ini nantinya bisa diakomodir oleh Pemerintah Pusat," tutupnya.(amn)
Editor : Edwar Yaman