JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Proses Pemilu 2024 masih berlangsung dan belum ada pengumuman resmi dari KPU, namun Pemerintahan Jokowi, termasuk di dalamnya Prabowo Subianto, yang setuju membahas program makan siang gratis. Hal itu dikritik capres no urut 01 Anies Baswedan.
Anies menilai langkah Pemerintah Jokowi membahas program unggulan Capres Cawapres Prabowo-Gibran itu di sidang kabinet adalah sesuatu yang tidak bijak. Karena hingga saat ini, belum ada ketetapan dari KPU, siapa yang menjadi pemenang Pilpres 2024.
"Kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai, ada persoalan etika lagi di sini," kata Anies di restoran Mister Monster Jakarta, Jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024).
Di sisi lain Anies menyebut, mengakomodasi program paslon yang terpilih dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) adalah hal yang baik. Tapi akomodasi itu harus dilakukan setelah proses pemilu selesai, baik dari penghitungan oleh KPU hingga sengketa selesai.
"Nah sesudah itu pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara pemilu memanggil pemenang, menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukkan ke dalam RAPBN, nah itu baik," jelasnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memasukan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 nanti.
"Kami kan minta arahan Pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. Keberlanjutan. Oleh karena itu program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di-earmarking di RAPBN 2025," jelasnya usai sidang kabinet di Istana Negara, Senin (26/2).
Editor : RP Edwar Yaman