JAKARTA (RIAUPOS.CO)- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Wakil Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW) Donny Manurung menyatakan, peringatan yang telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato 100 hari pemerintahannya bukan sekadar retorika belaka. Hal ini terbukti dengan langkah tegas aparat penegak hukum dalam membongkar salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.
“Dukungan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai 80 persen dalam berbagai survei, dan kini kepercayaan itu semakin kuat dengan tindakan nyata dalam menindak koruptor tanpa pandang bulu,” kata Donny kepada wartawan, Kamis (27/2).
Ia menjelaskan, kasus korupsi di tubuh Pertamina yang merugikan negara ratusan triliunan atau hampir menyentuh kuadriliun rupiah itu disebut sebagai bukti bahwa BUMN selama ini telah menjadi sapi perah para oknum kotor dan oligarki minyak. Namun, di bawah kepemimpinan Prabowo, keberanian untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi semakin nyata.
“Langkah ini harus diapresiasi. Prabowo bukan hanya lantang berbicara, tetapi juga membuktikan dengan aksi konkret dalam memberantas korupsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Donny menyoroti bahwa langkah Prabowo dalam membersihkan BUMN, termasuk Pertamina, menjadi sinyal kuat bahwa ia tidak akan berkompromi dengan para koruptor. Hal ini juga berkaitan erat dengan kebijakan terbaru pembentukan superholding Danantara, di mana Pertamina menjadi bagian di dalamnya.
Menurutnya, Prabowo ingin memastikan bahwa Danantara benar-benar bersih dari praktik korupsi, sebuah langkah yang tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat dan dunia investasi. “Langkah bersih-bersih ini bukan hanya dinantikan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi para investor global. Dengan BUMN yang bersih dan transparan, investor tidak akan takut lagi berurusan dengan Indonesia,” jelas Donny.
Donny menegaskan, penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi dalam kasus BBM Pertamina harus berjalan maksimal. Ia mengingatkan agar tidak ada kompromi dalam memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan ekonomi ini.
“Kita harus pastikan para koruptor ini mendapat hukuman seberat-beratnya. Jangan sampai mereka hanya mendapat hukuman ringan, karena ini menyangkut reputasi pemerintah dan indeks persepsi korupsi Indonesia di mata dunia,” ujarnya.(eca)
Editor : Arif Oktafian