JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pangkalan Udara (Lanud) Manuhua di wilayah Biak Numfor, Papua, tidak akan menjadi pangkalan militer asing, termasuk Rusia. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan kembali hal itu pada Rabu (16/4). Indonesia, kata mereka, menganut politik bebas aktif. Sehingga tidak mungkin mengizinkan negara lain membangun pangkalan militer atau menggunakan pangkalan militer milik TNI.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas menegaskan hal itu saat ditanyai oleh awak media di kantornya. Dia menyatakan, dalam notulensi saat Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima delegasi Rusia beberapa waktu lalu sama sekali tidak dibahas mengenai hal tersebut.
”Saat pertemuan dengan Sekjen Dewan Keamanan Rusia, itu tidak ada sama sekali pembahasan itu. Saya juga tidak tahu munculnya dari mana, kok ini bisa muncul statement itu ya,” kata dia.
Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan, secara prinsip Indonesia tidak mungkin meminjamkan, mengizinkan, apalagi membolehkan negara luar membangun dan menggunakan pangkalan militer di Indonesia. Sebab, hal itu tidak sesuai dengan politik bebas aktif yang menjadi pedoman Indonesia dalam membangun hubungan dengan negara.
”Kemhan mengklarifikasi bahwa tidak ada sama sekali pembahasan tentang penawaran untuk peminjaman pangkalan udara di wilayah Indonesia. Karena kita tahu kita memang negara yang mengadopsi politik luar negeri bebas aktif. Dan kita berkawan dengan semuanya,” kata dia.
Frega pun menyatakan, saat ini Indonesia tengah fokus dan memprioritaskan pembangunan kekuatan pertahanan. Termasuk dengan melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Karena itu, Indonesia butuh stabilitas. Sehingga tidak mungkin mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan negara lain.
”Kita perlu stabilitas dan tentunya kita tidak ingin terjebak dalam konflik-konflik yang memang justru menghambat pertumbuhan kita maupun modernisasi,” imbuhnya.(eca)
Editor : Arif Oktafian