JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku tak masalah dengan usulan KPK untuk membatasi durasi kepemimpinan partai hingga dua periode. Namun begitu, ia menyebut bahwa tiap partai sejatinya memiliki aturan berbeda.
Di Golkar sendiri, Bahlil menyebut bahkan biasanya pergantian ketua umum terjadi tiap musyawarah nasional dilakukan.
“Saya pikir masing-masing partai itu punya cara yang berbeda-beda. Nah, bahkan kalau di Partai Golkar itu bukan dua periode, setiap Munas ada ketua umum baru. Jadi biasa saja di Golkar,” ujarnya di Jakarta, Ahad (24/4).
Baca Juga: Pansus Dorong PT SPP Jadi Perseroda
Sebab, Bahlil menegaskan bahwa Golkar merupakan partai yang menjunjung tinggi demokrasi dengan dinamika pemilihan pemimpin tertinggi yang sangat berubah-ubah. “Jadi bagi kami Golkar, demokrasi itu bukan ala-ala seperti yang lain. Kami terbuka,” tuturnya.
Namun begitu, Menteri ESDM itu menegaskan bahwa setiap partai sudah memiliki mekanisme sendiri melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terkait masa jabatan pengurusnya.(jpg)
Editor : Arif Oktafian