JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Di tengah dinamika yang terjadi belakangan ini, isu reshuffle kabinet sempat mencuat. Presiden Prabowo Subianto diprediksi bakal mengganti menteri dan pimpinan lembaga negara. Beberapa nama menjadi sorotan, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Syurya Muhammad Nur, reshuffle kabinet dibutuhkan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, mempercepat realisasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
Apalagi saat ini nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) terus melemah.
Baca Juga: Dukung Pemerintah Terapkan Transparansi soal PKH
“Presiden memerlukan menteri yang bukan hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjadi komunikator ulung bagi publik,” katanya, Ahad (7/6).
Jika reshuffle benar terjadi, Syurya menyatakan bahwa perombakan elite pemerintahan itu tidak lagi hanya bisa diartikan sebagai hukuman politik. Akan tetapi sudah menjadi bagian dari langkah korektif yang harus dilakukan agar mesin pemerintahan di bawah komando Prabowo berjalan selaras dengan agenda strategis yang sudah dicanangkan
Syurya melihat, saat ini tantangan yang dihadapi oleh pemerintah semakin kompleks. Pada satu sisi, pemerintah dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional.
Baca Juga: Minta Pembayaran Honor Nakes dan Guru Paruh Waktu Diprioritaskan
Di lain sisi, pemerintah butuh komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat. “Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” ujarnya.
Kepada awak media, Syurya membeber hasil analisisnya. Menurut dia, ada beberapa kementerian dan menteri yang menjadi sorotan serta dalam evaluasi kabinet.
Di antaranya Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Selain itu, Menteri Desa Yandri Susanto harus, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri PAN dan RB Rini Widyantini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga dinilai akan menjadi sorotan dalam evaluasi.(jpg)
Editor : Arif Oktafian