PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Konflik berdarah harimau dan manusia merupakan permasalahan kompleks. Penanganannya memerlukan upaya komprehensif melibatkan berbagai pihak. Bila tidak, potensi konflik terulang sangat memungkinkan terjadi.
Apalagi, dalam setiap kasus konflik harimau dan manusia, faktor-faktor pemicunya tidak selalu sama. Terutama kasus-kasus yang terjadi di habitat harimau sumatera lanskap Semenanjung Kampar dan Kerumutan.
Hal ini ditegaskan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Genman S Hasibuan, Senin (22/7). Namun secara garis besar, Genman mengatakan, pemicu konflik harimau dan manusia di antaranya habitat yang terdegradasi.
Genman menjelaskan indikasi faktor ini adalah habitat menyempit. Lalu faktor pakan yang terus berkurang akibat perburuan disebabkan penyempitan hutan. Kemudian faktor habitat yang terfragmentasi, di mana habitat harimau terpisah-pisah atau tersekat oleh hutan yang sudah terkonversi menjadi kebun ataupun masuk HGU (hak guna usaha).
‘’Maka kita perlu kajian faktor yang mana yang paling dominan. Kalau bicara lanskap Semenanjung Kampar yang wilayahnya sampai ke Kampung Penyengat, itu sangat luas. Ada banyak faktor penyebabnya,’’ kata Genman, Senin (22/7).
Untuk Semenanjung Kampar ini, hampir semua faktor terindikasi. Mulai penyempitan habitat, hutan-hutan yang terfragmentasi hingga sumber pangan berupa rusa juga menipis. BBKSDA Riau menurut Genman, telah melaksanakan pelepasliaran rusa beberapa tahun terakhir.
‘’Semenanjung Kampar ini luas dan ada banyak faktor pemicu (konflik harimau dengan manusia, red). Makanya, kami berupaya mendorong semua pihak berkolaborasi dalam upaya mitigasi ini,’’ ungkapnya.
Selama ini upaya perlindungan fauna terancam punah dan pencegahan konfliknya menurut Genman masih terpaku pada Instruksi Presiden (Inpres) dan Instruksi Menteri. Seperti Instruksi Menteri LHK Nomor: INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di dalam dan luar Kawasan Hutan.
Kemudian SE Dirjen PHL Nomor: SE.7/PHL/PUPH/HK.1/10/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di seluruh Indonesia. Lalu ada Inpres Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.
Dari sana dapat dijabarkan pula, sebut Genman, pemerintah kabupaten/kota, provinsi hingga swasta dalam hal ini perusahaan perkebunan maupun forestry, termasuk Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan Kementerian Dalam Negeri, memiliki peran masing-masing. Jadi, seluruh pihak, menurut Genman perlu bersinergi.
‘’Mudah-mudahan saja nanti ada regulasi baru yang terbit terkait dengan lokasi-lokasi habitat satwa liar yang dilindungi itu. Bukan sekadar Inpres (Instruksi Presiden) dan Peraturan Menteri (Permen). Sehingga nanti kalau sudah undang-undang, semua bisa bergerak dan harus melaksanakan,’’ tambahnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan (KLHK) menurut Genman akan terus berusaha mendorong semua pihak agar secara bersama-sama dan bersinergi mengatasi konflik satwa liar, tidak hanya harimau.
Selain itu, kearifan lokal juga amat penting. Bila sinergisitas berjalan, seperti masyarakat lokal dan pihak perusahaan, kearifan lokal seperti di Kampung Penyengat bisa menjadi penambah wawasan. Satu fakta, sebut Genman, bahwa masyarakat lokal Semenanjung Kampar seperti di Kampung Penyengat, hampir tidak pernah terdengar menjadi korban ‘’Datuk Belang’’.
Catatan Riau Pos, sejak 2022 lalu, telah terjadi tujuh kali konflik maut harimau dengan manusia di Riau. Pada rentetan itu, tujuh orang tewas dengan luka-luka yang mengenaskan. Dari jumlah itu, tiga kasus terjadi pada 2022, dua peristiwa terjadi pada 2023, dan sisanya dua lagi terjadi pada tahun ini.
Lokasi konflik terjadi di tiga lanskap habitat harimau sumatera. Yaitu Lanskap Semenanjung Kampar yang membentang di Kabupaten Pelalawan, dan Siak, lanskap Kerumutan yang berada di Pelalawan dan Inhil, serta Lanskap Giam Siak Kecil di Bengkalis.
Dari tujuh korban, empat orang merupakan buruh perkebunan yang memang berada di dekat lanskap habitat harimau. Sementara dua lainnya merupakan petani mandiri dan satu merupakan penebang kayu ilegal. Semua kejadian, seperti disebutkan BBSKDA di setiap konflik, berdekatan atau berada di habitat harimau.
Pada 6 Februari 2022, Tugiat (42), pekerja kayu akasia di Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Inhil. Selanjutnya pada 6 April 2022, petani di Desa Tasik Tebing Serai, Kecamatan Tualang Muandau, Bengkalis bernama Indra (30) menjadi korban.
Pada 19 Agustus 2022, Sopiana Damanik (44), penanam akasia di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Pelalawan yang diterkam harimau. Pada 19 Desember 2022, Acai (50), penebang kayu ilegal di Sungai Sebelat, Desa Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Siak yang jadi korban.
Selanjutnya, pada 20 April 2023, Andi (33), pekebun karet di Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Siak diterkam harimau. Kemudian, pada 9 Mei 2024, Rahmad (26), buruh kebun asal Kuala Kampar di Simpang Kanan, Kecamatan Pengalihan, Inhil tewas dimagsa harimau. Terbaru, pada 16 Juli 2024, Yosania (43) diduga diterkam harimau di Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Siak.
Informasi yang berhasil dihimpun Riau Pos, ada 7 lanskap kawasan hutan yang menjadi habitat harimau sumatera di Riau. Yaitu terdiri dari satu lanskap besar, yaitu Rimbang Baling di Kampar yang merupakan habitat Harimau terluas di Riau dengan daya tampung lebih dari 70 ekor.
Kemudian satu lanskap menengah, Bukit Tiga Puluh di Inhu dan Provinsi Jambi yang merupakan habitat Harimau Sumatera yang mampu menampung kurang dari 70 ekor.
Lima lanskap lainnya merupakan habitat berukuran kecil, yaitu Lanskap Senepis-Buluhala di Rohil, Giam Siak Kecil di Bengkalis dan Siak, Tesso Nilo di segitiga Kuansing, Kampar, dan Pelalawan. Kemudian lanskap Semenanjung Kampar di Pelalawan, Bengkalis dan Siak serta lanskap Kerumutan di Pelalawan dan Inhil.
Dua habitat kecil harimau sumatera, Semenanjung Kampar dan Kerumutan merupakan wilayah yang paling rentan konflik dan menjadi lokasi tujuh konflik maut harimau sumatera dan manusia. Hal ini dipicu terus tergerusnya habitat harimau di lanskap ini.
Berdasarkan analisis Global Forest Watch, hingga 2016 saja lanskap Semenanjung Kampar dan Kerumutan ini mengalami kehilangan tutupan pohon tertinggi seluas 3389.5 km persegi. Jumlah itu merupakan 34 persen dari total luas wilayahnya.(das)
Editor : RP Arif Oktafian