PEKANBARU (RIAU POS.CO) -- Anggota Ombudsman RI, Dr Hery Susanto menyampaikan apresiasi atas upaya PLN yang terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah yang belum sepenuhnya teraliri listrik.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Diskusi Publik Ombudsman RI Perwakilan Riau bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau, bertema "Mewujudkan Pelayanan Publik Prima pada Sektor Ketenagalistrikan" di Kantor PLN UID Riau dan Kepri, Jalan Musyawarah, Pekanbaru, Kamis (2/10/2025).
"PLN ini termasuk yang menyesuaikan dengan peradaban kekinian. Kalau bisa, listrik harus benar-benar masuk ke rumah warga di desa. Apalagi di Riau masih banyak desa berada di kawasan hutan. Untuk daerah yang sulit dijangkau, energi terbarukan bisa menjadi solusi," kata Hery.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik.
Menurutnya, penyediaan infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) harus dibarengi dengan literasi yang memadai. "PLN harus memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar transisi energi berjalan efektif," tegasnya.
Hery menambahkan, tantangan terbesar dalam pemerataan listrik berada di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Banyak desa yang listriknya baru sampai kantor desa, namun belum menjangkau rumah warga.
"Rasio elektrifikasi nasional ditargetkan 100 persen, tapi faktanya masih ada daerah yang tertinggal. Jangan sampai hanya berhenti di data, harus ada kolaborasi nyata dari PLN bersama pemerintah dan masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu, General Manager PLN UID Riau dan Kepri, Joni menegaskan komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip kepastian, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas.
"PLN terus bertransformasi dari layanan manual ke digitalisasi. Melalui aplikasi PLN Mobile, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan seperti pengaduan, penyambungan baru, hingga informasi lokasi SPKLU. Bahkan ada fitur trip planner untuk pengguna kendaraan listrik agar bisa merencanakan perjalanan dengan nyaman," ujar Joni.
Kepala Ombudsman RI Riau, Bambang Pratama menambahkan bahwa Ombudsman telah bersinergi dengan PLN untuk mengawasi pelayanan publik, dari berbagai masalah hingga perbaikan yang dicapai seperti saat ini.
"Kedepan, kami berharap PLN dapat bertransformasi dari layanan tatap muka ke latanan digitalisasi. Ini semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan, sehingga meningkatkan kualiatas pelayanan PLN kepada masyarakat. Posisi kami (Ombudsman) sebagai pengawas adalah memastikan kepercayaan masyarakat terjaga, dengan penyelesaian masalah yang baik dan santun," kata Bambang.
Melalui diskusi publik tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara Ombudsman, PLN, dan masyarakat, demi terciptanya pelayanan kelistrikan yang lebih merata, modern, dan berkeadilan.
Editor : Rinaldi