PEKANBARU (RP) - Bersama Kementerian Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah (Kanwil) HAM Sumatera Barat (Sumbar) Wilayah Kerja Riau, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Riau menggelar seminar penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia bagi pelaku usaha. Seminar dilaksanakan di kantor Sekretariat PSMTI Riau Jalan Setiabudi, Pekanbaru, Rabu (26/11/2025).
Menghadirkan pembicara Dewan Pakar PSMTI Riau, Dr Nyoto SE S Kom SH MM. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Harian PSMTI Riau, Jailani Tan, bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSMTI Riau, Romo Toni Koordinator Bidang Penguatan dan Kapasitas HAM Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia (HAM) Sumbar dan Riau, Mex Mahdy serta pengurus PSMTI Riau lainnya.
Menurut Ketua Harian PSMTI Riau, Jailani Tan, kegiatan merupakan salah satu bentuk komitmen PSMTI Riau untuk terus membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Kemudian memberikan pemahaman praktis dalam penyelesaian persoalan yang terkait dengan HAM. Sesuai dengan visi PSMTI yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
"Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian HAM Republik Indonesia Kantor wilayah Kerja Sumbar dan Riau yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga dapat menjadi ruang kolaborasi pertukaran gagasan serta penguatan jaringan kerja untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di tengah keberagaman masyarakat Riau yang harmonis," ungkapnya.
Di sisi lain, Sekjen PSMTI Riau, Romo Toni menambahkan, seminar penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia bagi pelaku usaha diikuti sekitar 35 pengurus dan anggota PSMTI Riau.
"Kami berharap palaku usaha dan anggota PSMTI Riau bisa mengambil informasi penting yang telah disampaikan oleh narasumber karena yang datang hari ini mayoritas kaum perempuan yang selama ini tidak mengenal lebih dekat tentang HAM itu sendiri,"ucapnya
Koordinator Bidang Penguatan dan Kapasitas HAM Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia (HAM) Sumbar dan Riau, Mex Mahdy mengatakan, Kantor Wilayah HAM Sumbar dan Riau berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa perlindungan HAM dan pemenuhan HAM bukan hanya menjadi urusan pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
Dikatakannya, dunia usaha tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis menghormati hak-hak dasar masyarakat, pekerja dan lingkungan..
"Kami berharap kegiatan memberikan pemahaman yang komprehensif, menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan mendorong hadirnya praktik bisnis yang ramah HAM," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, para pelaku usaha dapat semakin memahami kewajiban dan tanggung jawabnya. Sedangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian HAM dapat memperkuat peran sebagai fasilitator pembina dan pengawas implementasi bisnis dan HAM.
"Saya berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan," ujarnya.(ayi)
Editor : Edwar Yaman