PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Upaya memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan melalui skema Remediasi Forest Stewardship Council (FSC) terus menunjukkan kemajuan di Provinsi Riau.
Program yang diinisiasi Petala Unggul Gesang (PUG) itu menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat desa, kalangan akademisi, hingga pemerintah kabupaten.
Direktur PUG, Nazir Foead mengungkapkan bahwa sejak Januari 2025 pihaknya bersama tim telah menggelar sejumlah workshop dan kegiatan pengenalan konsep remediasi di berbagai daerah.
"Sejak Januari 2025, bersama kawan-kawan kami memperkenalkan apa itu remediasi melalui workshop di Kuansing, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Siak," ujar Nazir Foead, Selasa (2/12).
Nazir menuturkan, program ini mendapat respons positif dari pemerintah pusat maupun daerah. "Menteri Kehutanan menyampaikan dukungan terhadap agenda remediasi ini. Para bupati juga memberikan tanggapan positif dan mendukung proses yang kami lakukan," katanya.
Ia menambahkan, dalam agenda presentasi yang digelar Rabu (3/12), perwakilan desa akan menyampaikan hasil identifikasi masalah serta berbagai harapan masyarakat.
"Besok, perwakilan desa akan memaparkan hasilnya. Ada bupati dan profesor yang hadir. Kami berharap perusahaan juga memberikan respons positif dan bersedia mendengarkan aspirasi warga," tegasnya.
Sementara itu, Dr Soeryo Adiwibowo, pakar kebijakan lingkungan dan akademisi yang kini menjadi Senior Advisor di Kementerian Kehutanan, menjelaskan bahwa remediasi FSC merupakan kerangka pemulihan yang penting bagi ekosistem yang terdampak akibat pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.
"Implementasi remediasi FSC adalah kerangka pemulihan sosial dan lingkungan untuk memperbaiki dampak dari aktivitas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam," ujarnya.
Soeryo menegaskan, pendekatan tersebut bukan sekadar upaya menanam kembali hutan, tetapi juga mencakup penyelesaian konflik dan perlindungan masyarakat.
"Pendekatan ini menekankan pemulihan ekosistem, penyelesaian konflik tenurial, penguatan perlindungan masyarakat, serta keberlanjutan habitat satwa yang semakin terdesak akibat kerusakan lingkungan," tambahnya.
Perjalanan program remediasi FSC turut menghadapi tantangan berat, terutama di wilayah masyarakat adat. Hal ini disampaikan oleh Mahir Takaka dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
"Tingkat pemahaman masyarakat, termasuk tantangannya, khususnya di masyarakat adat, masih sangat beragam. Sepuluh desa di beberapa kabupaten di Riau ini adalah aset besar bagi daerah," ujar Mahir.
Namun ia mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait perubahan lanskap. "Di balik itu ada kondisi yang sangat menyedihkan. Hutan yang dulu lebat kini berubah menjadi kebun sawit," katanya.
Selain persoalan ekologis, konflik sosial juga turut menjadi hambatan. "Pengaruh pemilihan kepala desa menimbulkan dualisme. Belum lagi persoalan investasi yang membuka konflik baru," ungkapnya.
Selama sepuluh bulan terakhir, PUG bersama masyarakat telah melakukan proses identifikasi masalah di sepuluh desa tersebut sebagai dasar penyusunan rekomendasi remediasi.
Mahir menjelaskan bahwa dialog dilakukan mulai dari membangun kesepahaman terkait konsep remediasi di tingkat desa. "Proses dialog dimulai dengan membangun pemahaman mengenai remediasi desa. PUG menyiapkan kerangka acuan yang kemudian dibahas ulang bersama," tuturnya.
Berdasarkan identifikasi tersebut, fasilitator menentukan isu prioritas yang paling berdampak dan merumuskan rekomendasi untuk mencegah terulangnya persoalan yang sama.
"Kami menyusun usulan agar masalah tidak berulang, lalu dibuatkan berita acara yang ditandatangani pemerintah desa dan fasilitator desa," terang Mahir.
Ia meyakini bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep remediasi FSC menjadi langkah penting menuju perbaikan jangka panjang.
"Kami melihat, memberikan pengetahuan tentang remediasi FSC berdampak luar biasa. Masyarakat dapat memahami dan ikut berperan," tutupnya.
Editor : Rinaldi