PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru terus mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau. Hingga saat ini, terdapat 251 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri.
Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, menyebut bahwa target pembangunan dapur MBG sebanyak 667 unit. Dari jumlah tersebut, baru 180 unit yang beroperasional, sementara 71 lainnya masih menunggu penerbitan virtual account (VA).
"Untuk jumlah penerima manfaat MBG di Riau sendiri telah mencapai 586.074 orang, tersebar di 2.422 sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB)," katanya, Kamis (11/12/2025).
Program andalan pemerintah satu ini tak hanya meningkatkan pemenuhan gizi nasional, namun juga menggerakkan perekonomian daerah.
"Secara estimatif, jika satu dapur melayani 3.000 penerima manfaat, maka setiap dapur dapat menerima dana sekitar Rp450 juta per dua pekan, mencakup biaya bahan makanan, operasional, dan sewa tempat," ujar Syartiwidya.
Dengan demikian, potensi perputaran dana MBG di Riau, diperkirakan mencapai Rp81 miliar tiap dua pekan. Program ini juga memberikan dampak besar terhadap pemberdayaan UMKM lokal, lantaran setiap dapur boleh menggandeng 10-15 pemasok (supplier).
"Bahan pangan seperti sayur, ikan, dan kebutuhan lainnya diutamakan berasal dari wilayah setempat untuk memastikan perputaran ekonomi lokal tetap hidup. Kami arahkan sebisa mungkin menggunakan supplier yang dekat dari dapurnya agar uang beredar di masyarakat sekitar. Dengan begitu, UMKM semakin terlibat dalam mendukung ketahanan pangan daerah," lanjut Syartiwidya.
Syartiwidya mengungkapkan bahwa daerah kepulauan seperti Kepulauan Meranti masih menghadapi kendala rantai pasok bahan baku akibat faktor geografis dan transportasi. Untuk mengatasinya, BGN membentuk Satgas MBG di setiap kabupaten/kota guna memastikan operasional dapur tetap berjalan.
BGN juga telah menerbitkan 40 Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor 63 Tahun 2025. Salah satu ketentuannya adalah proses memasak yang ditetapkan antara 4 hingga 6 jam sebelum makanan konsumsi untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.
"Para juru masak (chef) diwajibkan memiliki sertifikasi kelayakan dan memahami standar higienitas, termasuk penyortiran, pencucian, hingga penyimpanan bahan baku," ujarnya.
Ke depannya, lanjut Syartiwidya, BGN menargetkan 667 SPPG di Riau dapat beroperasi pada akhir tahun ini. Upaya percepatan dilakukan melalui penerbitan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pelatihan ahli gizi.
"Program MBG ini bukan hanya soal pemberian makanan bergizi, tetapi juga soal membangun sinergi, memberdayakan UMKM, dan memperkuat ketahanan pangan daerah," pungkasnya.
Editor : Rinaldi