Saat memasuki awal tahun,di Riau terjadi peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai muncul di daerah pesisir seperti Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti pada akhir Januari. Sedangkan di akhir tahun, banjir melanda sebagian wilayah Riau.
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - PADA Senin, 10 Februari 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) menerima laporan di daerah pesisir Riau sudah terjadi karhutla. “Di daerah pesisir Riau seperti Dumai dan Bengkalis laporannya sudah sempat ada karhutla. Namun masih skala kecil dan bisa langsung diatasi. Ini juga menjadi kewaspadaan bagi kami,” sebut Kepala BPBD Damkar Riau M Edy Afrizal saat itu.
Berselang sehari, Edy mengatakan, karhutla bertambah dan terpantau di lima daerah takni Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Siak, dan Dumai. ‘’Terbaru kebakaran tinggal di Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir,” ujarnya pada Selasa, 11 Februari 2025.
Sehari kemudian, karhutla dilaporkan bertambah dan sudah terjadi di tujuh daerah Riau. “Luasan Karhutla di Riau saat ini sudah mencapai 43,96 hektare (ha). Karhutla tersebut terjadi di tujuh kabupaten/kota di Riau. Titik karhutla yang baru ditemukan di Pekanbaru dan Pelalawan,” katanya pada Rabu 12 Ferbruari 2025.
Adapun tujuh daerah yang terjadi karhutla tersebut yakni di Kota Dumai sudah seluas 14,5 ha, Kabupaten Bengkalis seluas 13,2 ha, Indragiri Hilir seluas 6,5 ha, Pelalawan seluas 4 ha, Siak 3,7 ha, Kepulauan Meranti 2 ha, dan Pekanbaru 0,06 ha. Sadar akan potensi bencana karhutla meluas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bergerak cepat menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla mulai 27 Maret hingga 30 November 2025.
Edy Afrizal mengatakan, penetapan status ini menindaklanjuti sudah adanya dua kabupaten/kota yang menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla. “Penetapan status siaga darurat Karhutla Riau tersebut karena dua daerah yakni Kabupaten Siak dan Bengkalis sudah terlebih dahulu menetapkan serupa,” katanya.
Setelah menetapkan status siaga darurat Karhutla tingkatan Riau tahun 2025. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengusulkan permintaan bantuan helikopter water boombing dan patroli ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 8 unit yang terdiri dari 6 unit helikopter water boombing dan 2 unit helikopter patroli.
“Yang jelas upaya ini sebagai antisipasi, karena prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) itu Riau mulai memasuki musim panas pada Mei-Juni,” sebutnya. Selain helikopter, lanjut Edy Afrizal, Pemprov Riau juga mengusulkan permintaan bantuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ke BNPB dan BMKG pusat.
Pemerintah pusat kemudian mengirimkan sebanyak 12 unit helikopter untuk kegiatan patroli dan juga water bombing. Selain helikopter, terdapat 1 unit pesawat patroli. “Helikopter water bombing dan patroli ada 12 unit yang stand by di Riau. Itu terdiri dari 11 unit helikopter water bombing dan satu helikopter patroli. Kemudian ada satu unit pesawat patroli,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga membentuk dan mengaktifkan Posko Satgas Karhutla tingkat kabupaten/kota sampai di tingkat kelurahan/desa. Kemudian juga melakukan deteksi dini dan pengecekan lapangan titik hotspot serta melakukan penanganan secara cepat dan tepat. “Kemudian juga melakukan patroli rutin dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya.
Selama penetapan Status Siaga Darurat Karhutla tersebut, total luasan lahan terbakar di Provinsi Riau 2.059 hektare (ha) tersebar di 12 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 525 firespot atau titik api. Kemudian untuk hotspot tercatat sebanyak 3.125 titik. “Artinya semua daerah di Riau sudah terjadi karhutla,” ujarnya.
M Edy merincikan, di Rokan Hulu luasnya 238 ha, Rokan Hilir 441 ha, Dumai 107 ha, Bengkalis 110 ha, Kepulauan Meranti 205 ha, Siak 122 ha, Pekanbaru 70 ha, Kampar 338 ha, Pelalawan 144 ha, Indragiri Hulu 105 ha, Indragiri Hilir 156 ha, dan Kuantan Singingi 18 ha.
Usai mencabut status siaga darurat Karhutla, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kemudian menetapkan Status Siaga Keadaan Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung). “Pemprov Riau sudah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi terhitung 1 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026,” katanya.
Langkah tersebut diambil karena Riau sudah memasuki musim hujan dan diperkirakan akan berlangsung hingga Januari 2026. Untuk mengantisipasi terjadi bencana di kabupaten/kota, Pemprov Riau telah membuat surat edaran terkait antisipasi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem ke bupati/wali kota.
“Kami sudah melakukan mitigasi daerah rawan bencana banjir dan longsor di kabupaten kota se-Riau. Mengingat saat ini Riau sudah memasuki musim hujan, dan diperkirakan berlangsung sampai Januari 2026 mendatang,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan daerah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi kepada kabupaten/kota. “Dengan begitu mereka bisa mengambil langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiagaan guna mengurangi risiko atau dampak bencana hidrometeorologi,” ujarnya.
Pihaknya juga mencatat banjir sudah terjadi di tiga kabupaten, yakni Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir (Inhil). Ratusan kepala keluarga (KK) juga dilaporkan terdampak. Berdasarkan data yang dirilis BPBD Damkar Riau, di Kabupaten Bengkalis banjir terjadi di 13 titik pada 13 desa. Sedikitnya 459 KK terdampak, dengan ketinggian air bervariasi antara 10 hingga 50 sentimeter (cm). Genangan air merendam permukiman warga dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Sementara itu di Kabupaten Siak, banjir melanda lima desa di lima titik kejadian. Sebanyak 85 KK terdampak, dan 23 KK di antaranya terpaksa mengungsi. Ketinggian air di wilayah ini tercatat cukup signifikan, mencapai 40 hingga 50 cm. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Banjir tercatat di tiga desa pada 3 titik kejadian, dengan 410 KK terdampak. Ketinggian genangan air di wilayah ini berkisar antara 30 hingga 40 cm.
Terhadap kondisi banjir tersebut pihaknya juga telah mengirimkan bantuan. Kemudian, pihaknya juga mengajak semua pihak terkait untuk terus melakukan berbagai upaya penanganan di lapangan. “Langkah-langkah yang dilakukan antara lain evakuasi warga terdampak, penyaluran bantuan logistik, serta pembersihan kanal menggunakan alat berat untuk memperlancar aliran air,” katanya.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat di wilayah rawan banjir untuk tetap waspada, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta segera melapor jika kondisi di lingkungan masing-masing memburuk. Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan yang berada di sekitar lokasi bencana.
BPBD juga melakukan pemantauan dan patroli rutin guna mengantisipasi potensi banjir susulan. Hingga Kamis (25/12), banjir mulai surut, tersisa hanya di Siak. “Seluruh upaya ini dilakukan untuk memastikan keselamatan warga serta meminimalkan dampak lanjutan dari bencana hidrometeorologi yang terjadi,” ujarnya.(das)
Editor : Bayu Saputra