KAMPAR (RIAUPOS.CO) – Di tengah menurunnya minat masyarakat terhadap sekolah negeri, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar menegaskan bahwa serah terima jabatan (sertijab) kepala sekolah harus menjadi titik balik peningkatan mutu pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Plt Kadisdikpora Kabupaten Kampar Helmi usai pelaksanaan sertijab kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP di lingkungan Disdikpora Kampar, Selasa (6/1/2026).
Pelaksanaan sertijab digelar di dua lokasi. Di Aula Disdikpora Kampar, sebanyak 10 kepala sekolah dari Kecamatan Bangkinang dan Bangkinang Kota mengikuti sertijab. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Aula UPT SDN 03 Pulau Jambu, dengan diikuti 25 kepala sekolah dari Kecamatan Salo dan Kecamatan Kuok.
Helmi menjelaskan, melalui kepemimpinan kepala sekolah yang baru, Disdikpora mendorong adanya konsolidasi internal, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), manajemen sekolah, maupun penguatan kolaborasi dengan masyarakat.
“Sertijab ini bertujuan mengikat kembali komitmen peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah harus mampu melakukan konsolidasi, baik terhadap SDM di sekolah maupun dalam berkolaborasi dengan masyarakat,” ujar Helmi.
Ia mengakui, saat ini sekolah negeri di Kabupaten Kampar menghadapi tantangan berupa menurunnya minat masyarakat, di mana sebagian orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan swasta. Kondisi tersebut, menurutnya, harus dijawab dengan peningkatan kualitas layanan dan proses pembelajaran.
“Tren saat ini memang terjadi penurunan minat ke sekolah negeri. Ini harus kita balik dengan meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan, sehingga kepercayaan masyarakat dapat kembali,” jelasnya.
Selain itu, Disdikpora Kampar juga tengah menyusun jadwal pertemuan antara kepala sekolah dan operator sekolah. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan pengelolaan sekolah dengan rapor pendidikan yang menjadi indikator utama penilaian mutu satuan pendidikan.
“Kami akan menggelar pertemuan kepala sekolah dan operator untuk identifikasi dan verifikasi data, termasuk RK BOS dan rapor pendidikan. Semua harus selaras agar hasil rapor pendidikan tidak berada di zona merah,” tegas Helmi.
Ia menambahkan, pendampingan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah dan kecamatan masing-masing sekolah, agar pembinaan lebih terarah dan efektif.(kom)
Editor : Edwar Yaman