PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi Riau bersama Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Riau memperkuat sinergi dalam mengawal berbagai program pembangunan strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Forum DPR RI Asal Daerah Pemilihan Riau di Ruang Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Senin (8/6/2026).
Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan anggota DPR RI dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Melalui sinergi yang lebih kuat, berbagai kebutuhan pembangunan diharapkan dapat memperoleh dukungan program dan penganggaran yang lebih optimal dari APBN.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam memperjuangkan berbagai program pembangunan daerah di tingkat pusat. Sejumlah isu prioritas yang menjadi perhatian bersama antara lain peningkatan konektivitas wilayah, pengendalian banjir, pengembangan kawasan industri, serta percepatan pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan.
“Meskipun sejumlah indikator pembangunan Provinsi Riau berada di atas rata-rata nasional, masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan dukungan bersama,” katanya.
Menurutnya, tantangan tersebut meliputi kesenjangan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, penurunan angka pengangguran, serta penguatan konektivitas yang menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga: SPMB 2026, SMAN 1 Teluk Kuantan Target 324 Murid Baru
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan sejumlah program pembangunan prioritas yang perlu mendapat dukungan pemerintah pusat. Program tersebut mencakup pembangunan konektivitas wilayah pesisir dan perbatasan, peningkatan ruas jalan strategis, pengendalian banjir di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, serta pengembangan kawasan industri dan hilirisasi sektor unggulan.
“Percepatan pembangunan membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena kebutuhan anggaran infrastruktur jauh melebihi kemampuan APBD daerah. Sebagai contoh, kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi diperkirakan mencapai sekitar Rp24,7 triliun,” ujar SF Hariyanto. (sol)
Editor : M. Erizal