PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Mengukur efektivitas pelaksanaan program kerja serta memantapkan arah kebijakan institusi, jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kinerja Semester I Kemenkum Tahun 2026.
Kegiatan berskala nasional ini berpusat di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Pada pelaksanaan kegiatan ini langsung hadir, Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan. Ia turut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Yeni Nel Ikhwan dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Dean Satria.
Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas yang membuka kegiatan mengatakan, rakornas ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh capaian kinerja seluruh satuan kerja selama Semester I Tahun 2026. Sekaligus untuk memetakan kendala teknis sebagai langkah mitigasi tantangan kerja ke depan.
Pada kesempatan itu dilaksanakan pula prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan kementerian/lembaga terkait. Termasuk penyerahan penghargaan prestisius kepada satuan kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.
Menteri Hukum Republik Indonesia dalam sambutannya memberikan arahan substantif mengenai pentingnya komitmen seluruh jajaran dalam mempertahankan akuntabilitas kinerja.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menegaskan kesiapan jajarannya dalam mengikuti jalannya evaluasi kinerja ini. Menurutnya, rakornas Pengendalian Kinerja ini merupakan momentum krusial bagi pihaknya untuk berkaca pada capaian Semester I dan menyusun strategi yang lebih masif untuk sisa tahun anggaran berjalan.
Baca Juga: 19 Pejabat Struktural Baru Dilantik, Umri Perkuat Tata Kelola dan Pacu Target Akreditasi Unggul
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh target kerja, terutama penguatan pelayanan publik dan penyerapan anggaran yang akuntabel, dapat terpenuhi secara optimal. Kami siap menyelaraskan gerak langkah dengan arah kebijakan Bapak Menteri Hukum demi mewujudkan kepastian hukum yang berdampak nyata bagi masyarakat Riau," tegasnya.
Editor : Rinaldi