PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Tiga Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR Riau hadir pada sidang lanjutan perkara korupsi yang menjerat mantan ajudan Gubernur Riau Marjani. Di antara kepala UPT yang diambil sumpah di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada Selasa (20/10/2026), Lutfi Hadi, Basarudin, dan Khairil Anwar.
Dalam kesaksiannya, Lutfi Hadi mengatakan, pertama kali berkomunikasi dengan Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau pada 7 April 2025. Itu terjadi saat rapat di rumah rinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Mendengarkan itu, JPU KPK kemudian mendalami rapat apa saat itu.
''Ada kejadian apa pada 7 April ini, saksi?,'' tanya JPU KPK.
Baca Juga: Kelapa Sawit Mitra Plasma Pekan Ini Dihargai Rp3.745 per Kg
Menurut Lutif, pada tanggal 7 April 2025 tersebut ada rapat khusus. Semua kepala UPT yang berenam diundang hadir. Rapat itu menurutnya membahas pergeseran anggaran.
''Di situ hanya disampaikan ada rencana pergeseran, karena kami sudah melaksanakan survei dan menghitung kuantitas pekerjaan yang akan kami laksanakan pada kegiatan jalan,'' ujar Lutfi.
Lutfi menerangkan, saat itu juga hadir Kepala Dinas PUPR Riau Muh Arief Setiawan. Namun ketika ditanya JPU KPK apakah pada rapat itu hadir Marjani, ia menjawab tidak hadir. Menurut Lutfi, Basarudin tidak hadir, ini diwakili oleh staf sebagai kepala UPT.
''Kebetulan (kepala UPT) yang hadir waktu itu Eri Ikhsan, Ardi Febriandi, saya sendiri, Rio (Bappeda Riau, red). Pak Basaruddin yang diwakilkan Pak Lempos Wahyudi.”
Baca Juga: Kebakaran Hutan dan Lahan Masih Membara, Kualitas Udara Dua Kabupaten Ini Berbahaya
JPU KPK menekan bahwa pergeseran anggaran merupakan hal formal yang menjadi bagian dari tugas pokok sesuai jabatan.
''Kemudian di dalam perjalanannya, apakah ada hal-hal yang disampaikan, baik oleh Pak Arief maupun Pak Abdul Wahid di rapat tersebut?'' tanya JPU KPK.
Dalam rapat tersebut, kata Lutfi, Gubernur Abdul Wahid menyampaikan bahwa matahari cuma satu, ikuti perintah Kepala Dinas PUPR Arief Setiawan. Yang tidak ikut perintah itu, sebut Lutfi, akan ganti dan evaluasi.
''Yang tidak ikut perintah kepala dinas akan saya ganti dan evaluasi. Itu ucapan langsung Abdul Wahid,'' tanya JPU KPK yang kemudian dibenarkan Lutfi.
Lutfi menyebutkan, ketika mendapat arahan bahwa matahari hanya satu, ikuti perintah kepala dinas yang tidak ikut saya ganti dan evaluasi tersebut, tidak ada kepala UPT yang menanggapi atau menjawab penyampaian Abdul Wahid.
''Hanya saja, yang saya alami dan rasakan, perintah kepala dinas merupakan penyampaian dari perintah Gubernur,'' sebut Lutfi.
Kemudian JPU KPK bertanya kepada Khairil dan Basarudin, yang tidak hadir saat rapat tersebut, apakah mereka juga mendapat penyampaian serupa. Basaruddin dan Khairil yang juga hadir sebagai saksi membenarkannya.
''Iya, sama seperti yang disampaikan Pak Lutfi,'' ujar Basaruddin.
Baca Juga: Ratusan Massa Aksi Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Karhutla dan Beasiswa
Pada sidang tersebut juga kembali diungkap soal narasi '7 Batang' yang merupakan kode Rp7 miliar, nilai total uang fee untuk enam kepala UPT di Dinas PUPR Riau. Kepada Lutfi, JPU KPK mulanya bertanya soal pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025.
''Kami menemui Feri (Sekretaris Dinas PUPR Riau, red) di lantai 4, lalu diajak menemui kepala dinas (Arief Setiawan, red) di lantai 8. Di situlah muncul istilah 7 miliar diganti dengan kode 7 batang,'' kata Lutfi.
JPU KPK kemudian mendalami, apa yang mereka bahas pada rapat tersebut. Yaitu setelah mereka bertemu dengan Arief Setiawan di Lantai 8 Kantor Dinas PUPR Riau.
''Saya menanyakan kepada Pak Arief. Pak, istilah 7 batang ini untuk siapa? Apakah untuk Pak Gubernur? Pak Arief menjawab, itu untuk Pak Gubernur, itu urusan saya. Urusan Pak Gubernur satu pintu, saya yang menyelesaikan,'' sebut Basaruddin.
Seperti diketahui, JPU KPK mendakwa Marjani turut terlibat dalam perkara korupsi yang terjadi di lingkungan Dinas PUPR Riau. Dalam dakwaan, Marjani disebut menerima uang dalam beberapa tahap. Salah satunya berasal dari uang Rp1 miliar yang diserahkan secara bertahap kepada Marjani di Rumah Jabatan Gubernur Riau.
Marjani disebut menerima lima kali penyerahan uang, yakni Rp300 juta, Rp200 juta, Rp180 juta, Rp170 juta dan Rp100 juta. Total uang yang disebut diterima Marjani mencapai Rp950 juta.
JPU juga mengungkap aliran uang Rp450 juta yang disebut diserahkan kepada Abdul Wahid melalui Marjani menjelang rencana keberangkatan rombongan Forkompimda ke Malaysia untuk ziarah ke makam Tuanku Tambusai pada awal November 2025.
Perkara yang menjerat Marjani ini berkaitan dengan perkara yang sebelumnya menjerat Abdul Wahid, Kadis PUPR-PKPP Riau nonaktif M Arief Setiawan dan eks tenaga ahli gubernur Dani M Nursalam. Tiga nama terakhir sudah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor Pekanbaru dipimpin Delta Tamtama.
JPU KPK mendakwa Marjani melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Marjani turut didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.(end)
Editor : Edwar Yaman