PEKANBARU dan JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ratusan massa dari Universitas Lancang Kuning (Unilak) dan Universitas Islam Riau (UIR) melakukan aksi demonstrasi di gerbang pintu masuk Kantor Gubernur Riau, Selasa (20/10). Massa aksi ini menyampaikan tuntutan terkait penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Seorang massa aksi bernama Refdi dalam orasinya mengatakan, pihaknya prihatin saat ini Riau masih terus-terusan diselimuti kabut asap akibat karhutla. Untuk itu, mereka meminta pemerintah harus hadir dan mengambil langkah tegas agar persoalan ini tidak terus berulang.
“Hampir setiap tahun masyarakat kita menghirup asap akibat karhutla. Pemerintah bersama aparat kepolisian harus tegas, tangkap para pelaku pembakaran tanpa pandang bulu, terutama para korporasi,” pintanya, kemarin.
Baca Juga: Prof Yesi Gagas Akuntansi Manajemen untuk Nilai Sosial Berkelanjutan
Massa juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan penanganan bagi masyarakat yang terdampak karhutla hingga menderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Mahasiswa juga minta pemerintah menegaskan kebijakan terkait LGBT (lesbian, gay, bixesual, transgender) serta pengawasan terhadap generasi muda.
Selain itu, massa juga meminta kepada Pemprov Riau untuk memberikan beasiswa. “Kami minta beasiswa Pemprov Riau kembali dibuka. Jangan hanya untuk beasiswa lanjutan saja,” ujarnya.
Mahasiswa pun mendesak agar Pemprov Riau menghentikan segera bentuk pembiayaan bagi instansi vertikal yang ada di Riau. Kemudian lebih mementingkan anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Ratusan Massa Gelar Aksi Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Karhutla dan Beasiswa
Terkait aksi massa ini, perwakilan Pemprov Riau sempat akan menemui massa aksi. Tapi, mereka ingin bertemu langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto. Namun, kemarin SF Hariyanto sedang dinas luar. Alhasil, massa aksi kemudian ditemui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi.
Syahrial mengapresiasi aksi massa yang sudah berlangsung tertib dan berjanji akan mencatat seluruh tuntutan massa aksi dan menindaklanjutinya. “Apa yang menjadi tuntutan akan menjadi catatan kami untuk ditindaklanjuti. Kami menyampaikan permohonan maaf, Pak Plt Gubernur yang tidak bisa menemui massa aksi karena sedang ada kegiatan lain di luar kota,” sebutnya.
Aktivis Greenpeace Indonesia Tagih Janji
Peringatan dua tahun Kabinet Merah Putih, Selasa (20/10) disambut pula dengan aksi mahasiswa, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat (NGO). Mereka membentangkan spanduk dan memberikan kritik serta koreksi pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Oknum Babinsa di Langkat Terlibat Pengangkutan 46,9 Kg Sabu, Dijanjikan Upah Rp50 Juta
Aktivis Greenpeace Indonesia memanjat Monumen Selamat Datang dan membentangkan dua spanduk kuning dan hitam. Spanduk yang bertahan dua jam sampai sekitar pukul 08.10 itu bertuliskan Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup yang dibentangkan menghadap Istana Merdeka. Spanduk kedua bertuliskan Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah? menghadap selatan Bundaran HI.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait menegaskan, krisis iklim kini telah bertransformasi menjadi krisis ekonomi riil di tingkat rumah tangga. ”Masyarakat kelas pekerja dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terhimpit,” ujar Jeanny.
Sebanyak 11 aktivis Greenpiece diamankan polisi. Hingga sore, lima orang tim rescue dan pers dipulangkan. Sementara enam lainnya masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Sementara itu, mahasiswa bersama masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Kedaulatan Rakyat (Sadar) menggelar aksi di area Tugu Tani, Jakarta, kemarin (20/10) hingga malam.
Baca Juga: Saksi Ungkap Rapat di Rumah Dinas Gubernur Bersama Abdul Wahid dan Istilah 7 Batang
Mereka di antaranya berasal dari BEM Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, UPN Veteran Yogyakarta, IPB University, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, PNJ, Universitas Jayabaya, hingga Universitas Lambung Mangkurat.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menyampaikan janji-janji pemerintah yang dinilai belum terealisasi. Mulai dari janji jutaan lapangan kerja, pangan dan energi yang berdaulat, kesejahteraan hingga ke pelosok negeri.
”Dua tahun berselang janji-janji itu kami berani mengatakan gagal total! Maka, wahai penguasa, dengarlah Maklumat Nasional dari kami para pemuda!” ujar Yatalathof.
Baca Juga: Kelapa Sawit Mitra Plasma Pekan Ini Dihargai Rp3.745 per Kg
Isu lain yang disuarakan terkait kasus karhutla dan kabut asap yang belum terselesaikan. Mereka mendesak Karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Komite Sadar kembali mengajak seluruh elemen masyarakat kembali turun aksi pada 28 Oktober.
Anet, anggota Aliansi Ibu Indonesia, meminta pemerintah tak arogan dan enggan mendengar suara rakyat. Sebab, pemerintah dibayar oleh pajak rakyat. ”Pajak itu punya kami dan harusnya kembali kepada kita untuk membuat rakyat sejahtera, untuk memastikan anak-anak punya udara bersih dan sehat,” teriaknya saat berorasi.
Aksi hingga pukul 18.00 WIB itu ditutup dengan pengibaran spanduk Tuntutan Rakyat di Tugu Tani. Isinya, penetapan karhutla sebagai bencana nasional, benahi tata kelola kebijakan ekonomi, turunkan biaya pendidikan, hingga hentikan pembungkapan suara sipil.
Baca Juga: Ratusan Massa Aksi Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Karhutla dan Beasiswa
1.181 Titik Panas di Sumatera
Ribuan titik panas masih terdeteksi di Pulau Sumatera, Selasa (20/10). Forecaster on Duty Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru Mari Frystine menjelaskan, pantauan radar citra satelit sebanyak 1.181 titik terdeteksi di tujuh provinsi di wilayah Sumatera.
Sebaran titik panas terbesar masih didominasi Sumatera Selatan dengan 947 titik, Lampung 106 titik, Jambi 83 titik, Bangka Belitung 32 titik, Sumatera Barat 6 titik, Riau 4 titik, dan Bengkulu 3 titik. Empat titik panas Riau tersebar di Kabupaten Siak 1 dan Indragiri Hilir 3 titik.
“Meski jumlah titik panas di Riau relatif kecil dibandingkan provinsi lain, pemantauan tetap diperlukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama apabila kondisi cuaca kering mendukung munculnya api,” katanya.
Baca Juga: SF Hariyanto Gubernur Pertama di Indonesia Raih Gelar ASEAN Engineer pada CAFEO Ke-44
Selain itu, kabut asap di Riau membuat sejumlah daerah mengalami penurunan kualitas udara dan jarak pandang. Di Pekanbaru dan Tambang (Kampar) hanya menyisakan jarak pandang sekitar 4 kilometer (km). Sedangkan di Pelalawan dan Rengat (Indragiri Hulu) tersisa 3 km.
“Melihat kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah daerah di Riau, maka kami mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, terutama bagi kesehatan sistem pernapasan, serta gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi kegiatan di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat,” tegasnya.
Warga Keluhan Kondisi Kesehatan
Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Pekanbaru selama beberapa bulan terakhir mulai menganggu kesehatan masyarakat. Di Puskesmas Simpang Tiga, jumlah kunjungan pasien selama kabut asap terjadi kian meningkat. Rata-rata yang datang lansia dan anak-anak yang mengeluhkan kondisi sakit di bagian tenggorokan, pernapasan, dan sakit kepala.
Baca Juga: Upayakan APBD-P Bisa Digunakan Bulan Ini, Pemprov Riau Lakukan Penyempurnaan Bersama Kemendagri
Seorang warga Kecamatan Marpoyan Damai Yulianti (61) dirinya mangaku datang ke puskesmas untuk memeriksa kesehatannya. “Sudah beberapa hari ini ibu sakit kepala. Tenggorokan juga susah menelan, ini mulai terasa mau flu juga. Semenjak asap ini lah susah tidur karena sering sakit kepala,” katanya.
Seorang warga Kecamatan Bukit Raya Muhamad Ridwan (21) juga mengatakan kepekatan kabut asap sudah sangat menganggu masyarakat untuk bernapas. Selain menggunakan masker di luar ruangan, sebagian besar anggota keluarganya juga mengeluhkan sakit tenggorokan, dan perih saat menelan karena kabut pekat yang sudah asuk ke dalam rumah.
Warga Kecamatan Limapuluh Sahrial (35) juga mengaku sesak napas karena kabut pekat yang kerap menyelimuti Pekanbaru pada pagi hingga sore hari. Bahkan kini dirinya tengah merasakan sakit di bagian tenggorokan karena batuk kering dan nyeri saat menelan.
Baca Juga: 11 Kabupaten dan Kota Tanggung Penuh Biaya Transportasi Jemaah Haji ke Embarkasi Batam
Kadang saat mengendarai motor menuju tempat kerja, area matanya perih dan merah. “Sudah lelah dengan kabut asap ini. Mau sampai kapan berakhirnya. Yang ada semua masyarakat Pekanbaru mati gara-gara ISPA. Ke mana peran pemerintah, Kenapa dibiarkan berlarut seperti ini penanganannya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Simpang Tiga Sri Elfida Basyar, menjelaskan berdasarkan data sejak Agustus 2026 tercatat ada 406 kasus, September 465 kasus, dan Oktober ini hingga tanggal 19 turun menjadi 254 kasus.
“Kasus ISPA bulan Oktober ini sudah mulai menurun dibandingkan dua bulan sebelumnya. Namun rata-rata yang datang berobat dengan indikasi medis terserang ISPA adalah anak-anak dan lansia. Kebanyakan memang anak-anak yang mengeluh batuk dan pilek,” ucapnya.
Baca Juga: 11 Kabupaten dan Kota Tanggung Penuh Biaya Transportasi Jemaah Haji ke Embarkasi Batam
Kembali Tatap Muka
Peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Kepulauan Meranti kembali mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Rabu (21/10) hari ini. Kepastian tersebut tertuang dalam surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kepulauan Meranti Nomor 400.3/DISDIKBUD/3064 tertanggal 20 Oktober 2026 tentang Penyesuaian Pembelajaran di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.
Sebelumnya, pembelajaran jarak jauh (PJJ) diberlakukan sejak 9 Oktober 2026 dan telah diperpanjang sebanyak dua kali seiring buruknya kualitas udara. “Meski aktivitas belajar kembali normal di sekolah, kita meminta seluruh satuan pendidikan tidak mengabaikan risiko paparan asap. Sekolah diminta tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi dampak kualitas udara yang belum maksimal,” ujar Kepala Disdikbud Kepulauan Meranti, Raja Yusran, Selasa (20/10).
Kualitas Udara Kampar Tidak Sehat
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar Azwan melalui Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Adi Candra Lukita menjelaskan kualitas udara tidak sehat.
Berdasarkan data Air Quality Monitoring System (AQMS) atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), pukul 16.00 WIB kualitas udara Kampar berada di angka 181 dengan kategori tidak sehat. Parameter pencemar kritis yang tercatat adalah PM2,5.
‘’Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak, khususnya bagi kelompok rentan, serta menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah,’’ ujaranya.
Demikian juga di Kuantan Singingi (Kuansing). ISPU di wilayah ini berangsur turun. Kalau Senin (19/10) masih terpantau hingga 181, Selasa (20/10) indeks kualitas udara paling tinggi di angka 157. ‘’Di level tidak sehat,’’ ujar Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kuansing, Dody Fitrawan.(sol/ayi/wir/kom/dac/wan/mia/jun/das)
Laporan TIM RIAU POS dan JPG, Pekanbaru dan Jakarta
Editor : Arif Oktafian