BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) -- Memastikan kelancaran pembangunan daerah serta menjaga stabilitas fiskal, Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Bistamam melakukan kunjungan kerja strategis ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
Kunjungan tersebut difokuskan pada percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 serta penyelesaian dana tunda salur yang hingga kini belum terealisasi.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati H Bistamam didampingi Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari SKom MM, serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Rohil.
Turut hadir Plt Kepala BPKAD Rohil Sarman Syahroni, Kepala Dinas PUTR Khoirul Fahmi, Kepala Dinas Perkim Aulia Putra, Kepala Bapperida Benny Martedi dan Kepala Dinas Kominfotiks Mursal.
Rombongan tersebut disambut Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Sandy Firdaus. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh komitmen untuk mencari solusi atas permasalahan keuangan daerah.
Pada kesempatan itu, Bupati H Bistamam menyampaikan aspirasi utama terkait kondisi fiskal Kabupaten Rohil, khususnya mengenai dana tunda salur DBH yang mencapai Rp520 miliar. Dana tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah.
"Kami sangat berharap agar dana tunda salur DBH sebesar Rp520 miliar ini dapat segera dicairkan. Dana tersebut sangat krusial untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga, sekaligus melanjutkan program pembangunan yang sempat tertunda," ujar Bistamam.
Senada dengan itu, Plt Kepala BPKAD Rohil Sarman Syahroni menegaskan bahwa percepatan penyaluran DBH akan memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah. Ia berharap kekurangan penyaluran pada periode sebelumnya dapat segera ditutupi melalui koordinasi intensif antara Pemkab Rohil dan Kementerian Keuangan.
Menanggapi hal tersebut, pihak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif yang dilakukan Pemkab Rohil. DJPK berkomitmen untuk menindaklanjuti usulan tersebut dan akan menyampaikan laporan hasil pertemuan kepada Menteri Keuangan untuk dikaji sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Editor : Rinaldi