
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Gelombang aksi mahasiswa terjadi di sejumlah daerah, Senin (15/6). Mereka menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah. Mulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga BBM, hingga revisi regulasi terkait TNI-Polri.
Di Surabaya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mendatangi Gedung DPRD Surabaya. Mereka meminta legislatif daerah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi turut mengawal tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.
Ketua HMI Cabang Surabaya Moch Elok Hakan Multazam mengatakan, tuntutan yang dibawa merupakan hasil kajian mahasiswa dan aspirasi masyarakat. Di antaranya terkait pelemahan rupiah, persoalan BBM, dugaan jual beli titik dapur MBG, serta evaluasi Undang-Undang Polri.
’’Persoalan ekonomi menjadi keresahan utama masyarakat, mulai UMKM, pedagang kecil, pengemudi ojek online, hingga ibu rumah tangga,” ujarnya. Mahasiswa memberi waktu 14 hari kepada DPRD Surabaya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Jika tidak ada perkembangan, mereka mengancam kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiar Rifai mengatakan, sejumlah tuntutan memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, pihaknya memastikan aspirasi mahasiswa akan diteruskan melalui mekanisme yang berlaku.
Aksi lain berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi. Aliansi Surabaya Menggugat membawa sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah. Koordinator lapangan aksi Muhammad Ikhsan Aditya menyebut kebijakan pemerintah saat ini memicu keresahan publik.
Baca Juga: BGN Bantah Keuntungan MBG untuk Presiden, Molis Tak Disita, Dapur Dilacak
Menurut dia, sejumlah program pemerintah dinilai belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. ’’Ini respons terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum menjawab persoalan rakyat,” ujarnya.
Di Malang, lebih dari 500 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya menggelar aksi di depan DPRD Kota Malang. Pantauan Radar Malang Grup Jawa Pos (JPG), mahasiswa membawa lima tuntutan, termasuk penurunan harga BBM, penolakan dwifungsi TNI-Polri, serta evaluasi MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Muhammad Azhar Zidan mengatakan, mahasiswa memberi waktu tiga hari kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut.Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menemui massa dan berjanji meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.
Sementara itu, aksi serupa digelar mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) di depan Gedung DPRD Sumatera Utara. Dilansir dari Sumut Pos (RPG), massa menyampaikan sembilan tuntutan. Mulai stabilitas harga BBM, transparansi anggaran, evaluasi MBG, hingga penciptaan lapangan kerja.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




