BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah merealisasikan pembayaran gaji perangkat desa untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli 2026.
Sementara itu, pembayaran gaji untuk periode Agustus dan September 2026 masih belum dapat direalisasikan.
"Pemerintah daerah saat ini masih menunggu ketersediaan anggaran di kas daerah sebelum proses pencairan untuk dua bulan berikutnya tersebut dapat dilakukan," kata Kepala BPKAD Rohil, M Fauzi SIP MSi MH, Senin (9/11/2026).
Baca Juga: Sempat Ditolak, Pengusaha Kembali Ajukan Kenaikan Tarif Kapal Domestik dari Meranti
Fauzi mengatakan bahwa secara teknis tidak terdapat kendala dalam proses pembayaran gaji perangkat desa. Namun, kondisi ketersediaan keuangan daerah yang masih terbatas menjadi faktor yang membuat pembayaran untuk periode Agustus dan September belum bisa dilaksanakan.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berupaya agar hak para perangkat desa tersebut dapat dibayarkan setelah kondisi keuangan daerah memungkinkan.
"Sebenarnya kendala tidak ada, kita masih menunggu ketersediaan anggaran. Jika anggaran sudah cukup, maka segera kita realisasikan," kata Fauzi.
Baca Juga: SF Haryanto Bersaksi di Persidangan Korupsi Mantan Ajudan Abdul Wahid
Ia menjelaskan, proses pembayaran gaji perangkat desa tetap membutuhkan kesiapan administrasi dari masing-masing pemerintah kepenghuluan. Karena itu, ia mengimbau seluruh penghulu agar tidak menunda penyelesaian dokumen dan persyaratan administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan.
Administrasi tersebut nantinya disiapkan dan disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Rohil sebagai instansi yang menangani proses pengajuan pembayaran gaji perangkat desa.
Kadang-kadang jelasnya kesiapan dari masing-masing kepenghuluan tidak serentak, bahkan ada yang belakangan baru menyelesaikan administrasi seperti yang ditetapkan. Akibatnya ada beberapa desa atau kepenghuluan yang akhirnya terpaksa belakangan proses penyaluran honor perangkat desanya. Tidak jarang pula keterlambatan tersebut menimbulkan persepsi yang negatif di kalangan masyarakat karena menilai seluruh kepenghuluan mengalami keterlambatan pembayaran honor perangkat desa.
Baca Juga: Pemko Pekanbaru Minta Camat dan Lurah Pantau Titik Rawan Banjir Saat Hujan
Padahal tambah Fauzi hal itu tidak terjadi, mengingat mayoritas dari kepenghuluan yang disalurkan pembayarannya telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan.
Fauzi berharap seluruh penghulu dapat memastikan kelengkapan berkas sejak dini. Dengan demikian, ketika ketersediaan anggaran di kas daerah sudah mencukupi, proses pencairan dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus terkendala persoalan administrasi.(fad)
Editor : Edwar Yaman