PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Sekitar 200 an masyarakat, buruh yang tergabung dalam serikat pekerja pertanian perkebunan (SPPP) bersama karyawan PT Merangkai Artha Nusantara (MAN) yang beroperasi di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara melakukan aksi damai di depan pintu gerbang Kantor Bupati Rohul, Senin (11/8/2025).
Aksi massa ini menolak kebijakan Pemerintah Desa Bangun Jaya yang membangun jalan semenisasi sepanjang 110 meter, menggunakan dana desa yang telah dimusyawarahkan sebelumnya dengan masyarakat serta pemasangan portal pembatas dengan kendaraan bermuatan maksimal 6 ton menuju pabrik kelapa sawit (PKS) PT MAN.
Massa juga menyoroti permintaan kompensasi Rp5 per Kg TBS serta terhentinya aktifitas buruh bongkar muat TBS perusahaan.
Kehadiran perwakilan masyarakat buruh dan karyawan PT MAN dalam menyampaikan aspirasi disambut oleh Wabup Rohul H Syafaruddin Poti SH MM didampingi Kasatpol PP dan Damkar Rohul Gorneng SSos MSi, Kaban Kesbangpol Rohul Suharman Nasution SPi MM.
Sekretaris Disnakbun Rohul Syamsul Kamar SHut MM, Plt Kadis PMPD Rohul Prasetyo MIP, Kasat Intelkam Polres Rohul AKP Ichsan SH, Kasat Binmas Polres Rohul IPTU Nanang Pujiono SH dan puluhan personel Polres Rohul mengamankan jalannya aksi. Dalam aksi damai itu, hadir Ketua SPPP Rohul Kabul Situmorang dan Humas PT MAN Hafiz.
Wabup Safaruddin Poti sempat mendengarkan aspirasi dan dialog langsung dengan massa yang hadir.
Dia menyatakan Pemkab Rohul siap menampung seluruh aspirasi dan membuka ruang mediasi untuk mencarikan solusi terbaik atas permasalahan akses jalan angkutan produksi PT MAN.
Karena jalan yang diseminisasi oleh Pemdes Bangun Jaya tentu ada status jalan tersebut.
“Kami dari pemerintah daerah siap memfasilitasi dan mediasi untuk duduk bersama. Sehingga dengan persoalan yang ada, bisa diselesaikan dan solusi terbaik, tanpa merugikan masyarakat maupun perusahaan,” ujarnya dihadapan ratusan massa.
Atas ajakan itu, lima perwakilan dari SPPP dan lima dari PT MAN sepakat melakukan rapat mediasi di lantai 2 Kantor Bupati Rohul. Pertemuan berlangsung tertutup dan dipimpin langsung Wabup Rohul.
Usai mediasi, Wabup Syafaruddin Poti mengungkapkan, PT MAN sepakat membangun akses jalan khusus sendiri untuk angkutan produksi TBS. Saat ini, pembebasan lahannya telah mencapai 80 persen.
“Dengan adanya jalan khusus, diharapkan tidak ada lagi intimidasi atau gangguan terhadap operasional perusahaan,” ujarnya.
Terkait jalan semenisasi desa, Ia menegaskan tetap dapat dilalui masyarakat dan pedagang, namun kendaraan bermuatan di atas 6 ton tetap dilarang demi menjaga kualitas jalan.
“Kesepakatan ini menguntungkan kedua belah pihak. Dunia usaha tetap berjalan, masyarakat tetap bekerja, dan ekonomi daerah tumbuh. Semuanya diakomodir untuk kepentingan masyarakat banyak. Tidak ada kepentingan pihak tertentu. Tidak ada lagi pembicaraan soal fee Rp5 per kilogram TBS, semua tuntutan dianggap selesai,” jelasnya.
Wabup juga menyebut PT MAN mempertimbangkan pembangunan jalan seminisasi dengan kapasitas hingga 50 ton dijalan yang telah diseminisasi oleh Pemdes Bangun Jaya menuju PT MAN, seiring proses pembebasan lahan yang hampir rampung oleh perusahaan untuk membangun jalan baru khusus angkutan produksi.
''Kita doakan saja perusahaan bisa segera menyelesaikan pembangunan jalan, agar dunia usaha aman dan nyaman dijalankan,” jelasnya.
Sementara itu, Humas PT MAN Hafiz menyebutkan, dengan adanya seminisasi jalan dan pemasangan portal oleh Pemdes Bangun Jaya, merugikan PT MAN.
''Sudah sepekan PKS PT MAN tutup dengan tidak bisanya akses jalan untuk mengangkut produksi TBS. Kalau kerugian ditaksir ada sekitar Rp21 miliar,'' sebutnya.
Terkait hasil mediasi, lanjutnya, sudah ada titik terang diberikan Pak Wabup Rohul. Nantinya Pemkab Rohul akan memberikan pendampingan dalam pembebasan tanah untuk bangun jalan akses keluar masuk sendiri perusahaan.
''Jadi jalan seminisasi yang sudah dibangun tidak ada lagi solusi. Kami menerima hasil medias, untuk membangun akses jalan angkutan produksi TBS sendiri, karana kemaren ada halangan, jadi butuh pendampingan dari Pemkab Rohul. Tadi sudah ditawarkan pak Wabup, akan segera dilaksanakan,'' jelasnya
Dengan belum dibangunnya jalan baru yang kini tahap pembebasan lahan.
''Kami dari perusahaan tak bisa beroperasi, TBS tidak bisa keluar masuk, hasil olahan tidak bisa keluar. Sudah seminggu sejak Senin (4/8/2025) tak beroperasi,'' sebutnya.
Terkait hasil mediasi perusahaan dengan Pemdes bangun Jaya yang difasilitasi Camat dan Fokopimcam Tambusai Utara pekan lalu, Hafiz menyebutkan perusahaan tidak bisa memenuhi tiga point permintaan.
Yakni, Pertama, mengakomodir dua serikat pekerja. Karena beresiko wanprestasi, jadi dua serikat bisa dilakukan, jika serikat yang bernaung di PT MAN setuju untuk membaginya, namun masalahnya serikat pekerja yang bernaung dengan perusahaan tidak mau.
Kedua, memberikan konpensasi Rp5 per kilogram TBS. Resikonya perusahaan akan mengurangi harga jual TBS.
Karena perlu menutupi Rp5 per Kg TBS. Jika harga TBS turun dengan kompetitor yang tidak jauh dari lokasi PT MAN, otomatis pemasok tidak akan memasukkan TBS.
Ketiga, pihak pemerintah desa meminta seluruh DO atau PB lokal tidak boleh dari luar. Tentu perusahaan tidak bisa penuhi.
Tetapi untuk DO lokal sudah punya. Kalau untuk secara keseluruhan tidak bisa, itu kembali kepada hak penuhnya perusahaan bekerjasama, karena hitungan bisnis.
''Selama jalan seminisasi dipasang portal, perusahaan tidak bisa beroperasi. Karena truk perusahaan berkapasitas 30-35 ton. Sepanjang perusahaan belum selesai membangun jalan sendiri, tidak akan beroperasi. Jika solusi yang disampaikan Pemkab Rohul terlaksana, maka perusahaan akan segera kembali beroperasi,'' tutupnya.
Editor : Eka G Putra