PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Mulai November 2025, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu akan menerapkan sistem remunerasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Implementasi remunisasi itu disetujui Bupati Rohul Anton ST MM saat memimpin rapat pemaparan konsep remunisasi RSUD Rohul yang dipaparkan konsultan dari Universitas Andalalas Dr dr Andani Eka Putra MSc di ruang rapat Rumah Dinas Bupati Rohul, Rabu (10/9/2025).
Rapat tersebut dihadiri Plt Inspektur Inspektorat Rohul Abe Efendi Azim SSTP MPA CPPA, Kepala Bappeda Rohul Drs H. Yusmar MSi, Kepala BPKAD Rohul El Bizri SSTP MSi, Plt Kadiskes Rohul drg Hj Septien Asmarwati MKes, Kadis LH Rohul Suparno SHut MM.
Plt Kadis Perkim Rohul Desmadiana SE MSi, Plt Kepala BKPP Rohul Erfan Dedi Sanjaya SSTP MSi, Direktur RSUD Rohul dr Zuldi Afki SpP, KTU RSUD Untung Nasution MKes dan jajaran humas RSUD Rohul.
Program ini menjadi bagian dari prioritas pemerintahan Bupati Rohul Anton ST MM dan Wakil Bupati H Syafaruddin Poti SH MM yang fokus membenahi layanan kesehatan di Negeri Seribu Suluk.
Bahkan dukungan pemerintah daerah, tahun 2026 mendatang ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana serta alat kesehatan di RSUD Rohul.
''Selama ini kita buka-bukaan saja, ada sebagian dokter yang lebih fokus bekerja di kliniknya daripada di rumah sakit. Dengan remunerasi ini, kami berharap mereka bisa lebih fokus memberikan pelayanan di RSUD Rohul karena pendapatan mereka akan lebih jelas dan proporsional,” tegas Bupati Anton.
Mantan Kadis PUPR Rohul itu meminta para dokter spesialis yang betugas di RSUD Rohul untuk fokus kerja utamanya melayani masyarakat di rumah sakit pemerintah daerah sesuai jam kerja.
Jangan sampai terganggu pelayanan masyarakat di RSUD Rohul, akibat mementingkan kerja di klinik atau rumah sakit swasta.
Bupati Anton meminta BKPP Rohul melakukan inventarisasi pegawai dan tenaga kesehatan di RSUD Rohul yang terlalu banyak dan tidak sesuai dengan standar RSUD tipe C. Menurutnya, penataan SDM perlu dilakukan secara bertahap agar lebih efektif dan tidak mengganggu pelayanan.
“RSUD Rohul merupakan rumah sakit tipe C, idealnya hanya memiliki sekitar 300 pegawai. Jika ada yang tidak maksimal, harus dipindahkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan,” ungkap Bupati Anton
Langkah ini, katanya sejalan dengan tujuan utama penerapan remunerasi di RSUD Rohul, yakni memberikan penghargaan yang layak kepada pegawai yang memiliki kinerja baik dan profesional, sekaligus mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.
Bupati Anton, menekankan penerapan remunerasi bukan hanya soal tambahan pendapatan pegawai dan nakes, tetapi juga berbaringa upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD secara menyeluruh.
Menurutnya, pelayanan yang berkualitas akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan BLUD.
“Jika pelayanan kita semakin baik, masyarakat akan puas, kunjungan pasien meningkat, dan pendapatan rumah sakit ikut bertambah. Dana tersebut bisa kita gunakan kembali untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan pegawai,” ujar Bupati Anton.
Bupati Anton kembali menekankan pentingnya perubahan pola pikir di kalangan pegawai dan tenaga kesehatan di RSUD Rohul berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pasien, bukan sekadar pendapatan tambahan
“Saya ingin seluruh pegawai dan Nakes di RSUD Rohul mengubah mindset. Layani masyarakat dengan sepenuh hati, cepat, dan profesional. Disiplin kerja sangat diutamakan. "Jika pelayanan meningkat, kepercayaan masyarakat tumbuh. Kunjungan pasien pun bertambah dan pendapatan rumah sakit akan ikut naik."
Dalam rapat tersebut, Remunerasi RSUD Rohul akan diambil dari 48 persen pendapatan BLUD dengan pembagian yakni P1 atau Pay for Position sebesar 12 persen, dibayarkan untuk semua pegawai.
P2 atau Pay for Performance sebesar 36 persen, diberikan kepada tenaga kesehatan sesuai kualitas kerja dan P3 atau Pay for People, khusus untuk pegawai berprestasi.
Direktur RSUD Rohul dr Zuldi Afki SpP kepada Riau Pos, Rabu (10/9/2025) menyatakan, Bupati Rohul menyetujui penerapan remunisasi RSUD Rohul yang akan berlanjut dengan persiapan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup). Remunerasi ini agak sedikit berbeda dengan yang telah berjalan selama ini atau di rumah sakit lain.
Konsepnya, pembagian jasa medis dikaitkan langsung dengan kualitas kerja dan kedisiplinan pegawai RSUD. Diharapkan, dengan remunisasi, mereka bekerja sesuai koridor.
''Bagi yang bekerja dengan baik akan mendapat apresiasi dan penghargaan. Sebaliknya, yang tidak disiplin akan mengalami pengurangan penghasilannya. Sehingga kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Rohul terjamin kedepannya.
"Dengan penerapan remunerasi ini, RSUD Rohul diharapkan semakin profesional, modern, dan menjadi rumah sakit rujukan masyarakat di Negeri Seribu Suluk,'' ujar mantan Ketua IDI Rohul itu
Zuldi menambahkan, pegawai dan nakes di RSUD Rohul itu setiap bulannya mendapatkan gaji dan TPP. Tentu mereka harus memprioritaskan pelayanan di RSUD, ketimbang pelayanan di luar rumah sakit.
Mereka harus mengatur jadwal, disesuaikan setelah mereka bekerja RSUD Rohul.
''Silakan mereka bekerja diluar. Yang penting mereka disiplin kerja utamanya di RSUD Rohul sesuai jam kerja. Kita akan atur disiplin pegawai dan nakes dengan Peraturan Direktur yang diperkuat dengan Perbup,'' tutupnya. (epp)
Editor : M. Erizal