PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Prevalensi stunting di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) kembali mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, angka stunting di Rohul mengalami kenaikan menjadi 21,4 persen atau naik 5,5 poin persentase dibandingkan tahun 2023.
Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Rohul H Syafaruddin Poti SH MM menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil langkah cepat dan kolaboratif dengan menekankan tiga strategi utama dalam yang disepakati saat membuka kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Tematik Stunting Kabupaten Rohul Tahun 2026 yang digelar di Aula Bapperida Rohul, Selasa (14/7/2026).
Dalam acara tersebut, hadir Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini, unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Rohul H Yusmar MSi, Ketua TP PKK Rohul dr Yeni Dwi Putri, perwakilan Kementerian Agama dan Baznas Rohul, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, kepala puskesmas, Koordinator Kader Pembangunan Manusia (KPM) serta Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se-Kabupaten Rohul.
Baca Juga: Pelantikan Pejabat Meranti Kembali Digelar dalam Waktu Dekat, Jabatan Kosong Jadi Prioritas
Dalam arahannnya, Wabup Syafaruddin Poti mengatakan Pra-Musrenbang Tematik Stunting merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi bagian dari penguatan perencanaan pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Forum ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dan kecamatan berdasarkan hasil analisis situasi penanganan stunting.
"Pra-Musrenbang tematik stunting merupakan wadah evaluasi sekaligus menyusun langkah yang lebih efektif dalam percepatan penurunan stunting melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan," ujar Wabup yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Rohul.
Dia berharap forum tersebut mampu menghasilkan program dan rekomendasi yang lebih terarah sehingga target penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Rohuk dapat diwujudkan, sekaligus melahirkan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas.
Baca Juga: Genjot PAD, Bapenda Rohul Gandeng Kejari Kejar Penunggak Pajak Tak Patuh
Wabup Syafaruddin menegaskan, stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, tetapi merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) dan masa depan generasi penerus. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan program penanganannya.
Untuk mempercepat penurunan angka stunting, Wabup menekankan tiga langkah strategis yang harus disepakati bersama. Yakni, pertama, memastikan seluruh intervensi, baik intervensi spesifik di bidang kesehatan maupun intervensi sensitif seperti sanitasi, penyediaan air bersih, dan ketahanan pangan benar-benar tepat sasaran hingga ke tingkat desa.
Kedua, intervensi harus dimulai sejak dini, mulai dari calon pengantin, ibu hamil hingga balita usia dua tahun. Kelompok tersebut harus memperoleh asupan gizi yang memadai dan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau.
Ketiga, seluruh kader dan tenaga kesehatan diminta terus memperbarui data lapangan. Data yang akurat, merupakan kunci dalam menyusun perencanaan yang efektif dan menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
Baca Juga: Tiga Pejabat Disdukcapil Dilantik, Ini Penegasan Wabup Inhu
Wabup menegaskan, hasil SSGI 2024 yang menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Rohul mencapai 21,4 persen atau meningkat 5,5 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret agar angka stunting dapat kembali ditekan.
"Kita membutuhkan komitmen bersama serta langkah-langkah nyata agar prevalensi stunting di Kabupaten Rokan Hulu dapat menurun pada tahun-tahun mendatang," tegas mantan Wakil Ketua DPRD Riau itu.
Syafaruddin Poti meminta para camat se Rohul untuk memperkuat sinergi dengan puskesmas, PLKB, pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan melalui aksi konvergensi berbasis data.
Dengan pendekatan tersebut, setiap kecamatan diharapkan mampu menentukan prioritas intervensi sesuai kondisi wilayah masing-masing serta membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia pendidikan, sektor sosial dan organisasi masyarakat.
''Penurunan prevalensi stunting merupakan agenda prioritas nasional sekaligus prioritas daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kerja sama, komitmen dan peran aktif seluruh elemen masyarakat agar target penurunan stunting di Rohul dapat tercapai,'' sebutnya.(epp)
Editor : Edwar Yaman