RIAUPOS.CO - DPRD Kabupaten Siak menggelar rapat paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi Terhadap Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (15/11) di Ruang Paripurna Putri Kaca Mayang, Kantor DPRD Siak.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Siak H Syarif SAg. Pandangan umum Fraksi Golongan Karya dibacakan oleh Soma Imam Nuryadi SE, Fraksi Partai Amanat Nasional dibacakan oleh Salman Alfarisi SSos MSi, dan Fraksi PKB Plus dibacakan oleh Sabar DH Sinaga. Fraksi Nasdem dibacakan oleh Umbarno. Fraksi PDI-P dibacakan oleh Jon Faber Bernandus Pangaribuan, Fraksi PKS dibacakan oleh Sudarman, Fraksi Gerindra dibacakan oleh Delvi Suseno SH.
Rapat paripurna ini dihadiri Pjs Bupati Siak Drs Indra Purnama MSi, anggota DPRD Siak, Forkopimda, pimpinan OPD dan tamu undangan.
Dari penyampaian pandangan umum fraksi tersebut, pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan jawaban dan menelaahnya dengan seksama.
Juru bicara Fraksi Golkar Soma Imam Nuryadi SE mengatakan Fraksi Golkar mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan target RAPBD 2025 sebesar Rp2,884.810 triliun. Namun, untuk mencapai target ini dibutuhkan kerja keras mengingat adanya sejumlah tantangan seperti turunya harga komoditas.
Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, harus melibat seluruh elemen masyarakat kelas bawah, menengah hingga kelas atas. Sehingga, manfaat yang dibawa dari pertumbuhan ekonomi tersebar seluruh ke lapisan masyarakat.
”Selama ini ekonomi masih digerakkan oleh kelas atas yang menyebabkan ekonomi terpusat pada kelompok tersebut,” kata Soma Imam.
Fraksi Gokar juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati merancang target pertumbuhan ekonomi, karena komponen sangat berpengaruh terhadap target- target lainnya seperti penerimaan perpajakan, investasi, kemiskinan, ketimbangan, dan pengangguran.
”Belum tercapainya pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi percapaian target sektor lain. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi merupakan faktor dari seluruh target lainnya di dalam perekonomian,” jelasnya.
Fraksi Golkar berpandangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Siak masih menunjukkan peningkatan menjelang akhir masa pemerintahan saat ini.
Berdasarkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Siak dari 2019 sampai 2023 menunjukan peningkatan, di mana pada 2019 berjumlah 24,49 ribu orang, sedangkan pada 2023 berjumlah 26,99 ribu orang.
Sementara iyu, Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Salman Alfarisi SSos MSi juga memberikan apresiasi terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Siak yang berhasil mengelola keuangan secara baik dan penyerapan atau pelaksanaan anggaran secara maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
”Tentu akan sangat membantu dan berguna, khususnya dalam mendukung penyelesaian peningkatan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sektor pajak daerah, dan retribusi daerah. Prioritas belanja daerah, sinergisitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terhadap prioritas pembanguna nasional,” kata Salman.
Ia menyebutkan, dalam rangka melaksanakan arahan Presiden, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus mendukung prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah.
”Misalnya, melanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, pengembangan agroindustri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, dan lain lain,” sebutnya.
”Juga perlu sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terhadap prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan dasar dan kualitas SDM, peningkatan tata kelola, pemerataan infrastruktur berkelanjutan dan penguatan ekonomi,” tambahnya.
Sedangkan Juru bicara Fraksi PKB Sabar DH Sinaga mengatakan Fraksi PKB Plus melihat porsi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masih mendominasi tingginya nelanja daerah maka Fraksi PKB Plus memberikan catatan dan masukan agar kiranya dalam menyusun APBD prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis serta tepat sasaran benar-benar dijalankan.
Di antara catatan dan saran tersebut adalah, dalam penyusunan APBD 2025 pemerintah bersama organisasi perangkat daerah harus memperhatikan kemampuan daerah dan benar-benar memperhatikan kebutuhan yang sangat mendesak.
Menginventarisir sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti akses jalan yang belum dibangun, perbaikan jalan penghubung antarkampung, fasilitas kesehatan yang belum memadai, fasilitas pendidikan yang masih kurang dan memerlukan perbaikan serta fasilitas lainnya sangat diperlukan masyarakat saat ini mohon penjelasan apakah hal tersebut sudah dilakukan.
”Kiranya Pemerintah Kabupaten Siak dapat mengurangi dan bila perlu menghapus anggaran yang sifatnya pemborosan, seperti penyediaan jasa surat menyurat yang jika ditelaah angkanya mencapai Rp706 juta lebih, lalu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan angkanya Rp492 juta lebih,” sarannya.
Selain itu, mengingat saat ini sudah era digitalisasi dan tentunya kebutuhan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam bentuk digital. ”Kiranya Pemerintah Kabupaten Siak dapat mengurangi porsi pada mata anggaran penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang jika ditelaah angkanya bisa mencapai Rp6,1 miliar lebih,” ujarnya.
Lalu kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang anggarannya kami lihat sangat fantastis yakni bisa mencapai Rp24,67 miliar lebih, merupakan contoh penggunaan anggaran yang efisien.
”Jika hal ini bisa dilakukan untuk semua mata kegiatan maka anggaran tersebut bisa digunakan untuk memenuhi sebagian kegiatan yang bisa dirasakan masyarakat,” ucapnya.
“Kami berharap dalam penyusunan APBD tahun 2025 agar benar- benar berpihak pada masyarakat di tengah-tengah kesulitan ekonomi, d imana masyarakat yang terdampak sangat membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah,” katanya menambahkan.
Selanjutnya, juru bicara Fraksi Nasional Demokrat Umbarno SH mengatakan, masih banyaknya potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang perlu didongkrak dan didorong untuk lebih bisa menghasilkan pundi-pundi bagi ketersediaan anggaran pembangunan, baik pembangunan fisik maupun nonfisik.
Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah dengan senantiasa melibatkan DPRD pada tiap kesempatan dalam upaya sebagaimana dimaksud. Tujuannya adalah agar potensi kerawanan pada prosesnya dapat di petakan sesuai kondisi geografis, kondisi sosio kultural dan kondisi kebutuhan pada tiap-tiap tempat.
”Pada proses pembahasan KUA-PPAS, banyak hal yang harus dilaksanakan dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Permasalahan sosial dan penyakit masyarakat semestinya juga menjadi fokus bersama dalam mengembangkan upaya-upaya yang inovatif demi menekan tumbuh kembangnya permasalahan, sehingga penganggaran pada OPD terkait bisa dimasukkan dalam skala prioritas.
Hal-hal yang terkait kebijakan pusat yang berdampak pada penambahan dan atau pengurangan DAU, DAK dan DBH, serta regulasi yang mengiringinya, semestinya segera dikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten Siak, demi terwujudnya keseimbangan dalam upaya mensejajarkan kemitraan eksekutif dan legislatif.
Pandangan umum Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan dibacakan Jon Faber Bernandus Pangaribuan. Dia mengatakan sejauh mana anggaran belanja pada rancangan APBD tahun anggaran 2025 ini berpihak pada pelayanan dasar masyarakat, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, sarana prasarana pemukiman dan perekonomian masyarakat.
”Program apa saja yang sudah direncanakan dalam pelaksanaannya dan berapa anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan ketiga program tersebut,” ucapnya.
Kemudian, juru bicara Fraksi Keadilan Kesejahteraan Sudarman mengatakan, Kabupaten Siak pada 2025 mengalami penurunan dari APBD-P 2024 sebelumnya Rp2,997 triliun, turun menjadi Rp2,884 triliunlebih.
Dari nota keuangan yang disampaikan, menggalami penurunan adalah pada sektor, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan transfer antar-daerah.
Apa faktor penyebab penurunan di sektor ini dan apa langkah yang akan diambil Pemkab Siak dalam meningkatkan kembali PAD pada sektor ini.
”Terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer antar daerah, dari data yang disampaikan sektor ini mengalami penurunan sebesar Rp52,66 miliar lebih, yaitu dari Rp189,566 miliar lebih pada APBD-P 2024 jauh berkurang menjadi Rp137,500 miliar. Mohon tanggapannya. Apa faktor penyebab penurunan di sektor ini,” katanya.
Juru bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Delvi Suseno SH berharap ada peningkatan yang lebih dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Siak ke depan dengan memaksimalkan BUMD yang ada.
”Kami berharap dengan telah disepakatinya nota keuangan RAPBD 2025, semua program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat agar segera direalisasikan,” katanya.
Dalam urusan belanja operasi yang sudah direncanakan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah bansos agar tepat sasaran tepat waktu dan tepat guna.
Terakhir, juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan Rakyat Haposan Sinaga mengungkapkan banyaknya penurunan dalam belanja daerah, salah satunya belanja tidak terduga terdapat penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta belanja lainnya.
”Dalam hal ini kami sampaikan jangan sampai ini menjadi kendala dalam aktivitas pemerintahan demi mewujudkan pembangunan dan perkembangan kabupaten siak lebih baik lagi ke depannya,” katanya.
Saran yang diberikan hendaknya disandingkan juga anggaran pada tahun sebelumnya agar dapat diperjelaskan dan diketahui dimana titik lemahnya.
Hal ini siharapkan demi pengelolahan keuangan Kabupaten Siak lebih baik lagi dan dapat menjadi acuan untuk perkembangan Kabupaten Siak ke depannya.(ifr)