SIAK (RIAUPOS.CO) - Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), melalui zoom meeting dari ruang Bandar Siak, Kantor Bupati Siak.
Sosialisasi ini diikuti Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Dr Fauzi Asni, bersama sejumlah pejabat Pemkab Siak, dibuka secara resmi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Otok Kuswandaru.
Dengan sosialisasi ini, memberikan ruang untuk meningkatkan kualitas layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Setelah sosialisasi ini, kami akan menindaklanjuti KIPP, dengan cara melakukan koordinasi bersama OPD terkait. Sekaligus membahas tentang penyusunan proposal inovasi dalam rangka pelaksanaan KIPP 2025,” sebut Fauzi Asni.
Secara keseluruhan, melalui pelaksanaan KIPP 2025, mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Kami lihat inovasi apa yang telah berjalan dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, ini nanti yang kami ikut sertakan dalam kompetisi KIPP,” sebutnya, Jumat (11/4/2025) siang.
Deputi Bidang Pelayanan Publik, Otok Kuswandaru mengatakan, sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada calon peserta mengenai kebijakan serta teknis penyusunan proposal inovasi dalam rangka pelaksanaan KIPP 2025.
Dunia saat ini berubah sangat cepat, terutama dalam sektor pelayanan publik. Masyarakat menuntut layanan yang modern, mudah diakses, dan responsif.
“Kita juga dituntut untuk mengadopsi teknologi, termasuk kecerdasan buatan, demi pelayanan publik yang efektif dan efisien,” ujar Otok Kuswandaru dalam sosialisasi virtual itu.
Dia juga menyoroti tren global yang harus direspons oleh pemerintah, yakni meningkatnya ekspektasi masyarakat, adopsi kecerdasan buatan seperti penggunaan AI, peningkatan keterampilan digital ASN, pelayanan yang setara dan inklusif, serta pentingnya kolaborasi dan kokreasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
“Bukan zamannya lagi memonopoli pelayanan publik. Justru pola korelasi dan kolaborasi baik yang akan meningkatkan kualitas layanan,” tambahnya.
Baca Juga: J&T Express Rilis Laporan ESG 2024, Dorong Praktik Berkelanjutan di Seluruh Jaringan Logistik
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik, Ajib Rakhmawanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa KIPP telah dilaksanakan selama 10 tahun dan telah memberikan dampak positif.
"Berdasarkan hasil evaluasi, KIPP mendorong budaya inovasi di instansi pemerintah, khususnya mengakselerasi penciptaan inovasi pelayanan publik, serta mendorong instansi untuk beradaptasi terhadap perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya
Sejak pertama digelar, kompetisi ini telah mencatat lebih dari 24.442 inovasi, menghasilkan 1.065 top inovasi, dan 263 di antaranya telah direplikasi di lebih dari 901 instansi dan 2.011 organisasi penyelenggara pelayanan publik.
Pada KIPP 2025 ini, Kemenpan-RB memperkenalkan sejumlah penyempurnaan, seperti penyesuaian tema, pelibatan lebih luas masyarakat dan pengguna layanan dalam proses penilaian, serta pemberian penghargaan tidak hanya kepada instansi, tetapi juga kepada para inovator.
Sosialisasi berlangsung dari Rabu-Jumat (9–11/4/2025) diikuti 671 instansi dari seluruh Indonesia, termasuk BUMN dan BUMD. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan umum dan teknis penyusunan proposal inovasi pelayanan publik. (mng)
Editor : M. Erizal