RIAUPOS.CO - Pemerintah Kabupaten Siak kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 kalinya, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (26/5) siang.
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Binsar Karyanto menyerahkannya kepada Bupati Siak Alfedri di acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Selain Bupati Siak Alfedri, pada penyerahan Opini WTP ke-14, hadir Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan, Pj Sekda Fauzi Asni, Kepala BKD Siak Raja Indoor Perlindungan Siregar dan Kepala Inspektorat Siak Faly Wurendarasto.
Dalam arahannya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau Binsar Karyanto menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan daerah adalah amanat konstitusional yang harus dilaksanakan. Penilaian dilakukan dengan mengukur berbagai indikator utama dalam audit.
“Opini WTP ini hendaknya menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah kabupaten kota se-Provinsi Riau, untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pinta Binsar.
Saat ditemui seusai menerima penghargaan, Bupati Siak Alfedri mengucapkan syukur karena Pemerintah Kabupaten Siak kembali meraih Opini WTP untuk ke-14 kalinya.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kabupaten Siak kembali meraih Opini WTP untuk ke-14 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau untuk tahun 2024,” ucap Bupati Alfedri.
Dengan WTP ke-14 ini, menjadi pendorong dan semangat bagi Pemerintah Kabupaten Siak, untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya terkait peningkatan pengelolaan keuangan Daerah agar semakin baik kedepannya.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, yang telah membantu, dan bekerja sama dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” kata Bupati Alfedri.
Bupati Alfedri berharap WTP ini, menjadi motivasi dan semangat bagi seluruh OPD, untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan dan menyajikan laporan keuangan daerah dengan baik transparan dan akuntabel.(ifr)
Editor : Rindra Yasin