SIAK (RIAUPOS.CO) - Bupati Siak Afni Z mengadu kepada Menhut Raja Juli Antoni, terkait konflik masyarakat Tumang dengan PT Sumber Seraya Lestari (SSL).
Disebutkan Bupati Siak Afni, di tempat ini, beberapa menit yang lalu, dia diundang untuk bertemu dengan salah atau pemilik saham dari PT Sumber Seraya Lestari.
Pembicaraan awalnya diniatkan untuk mencari titik damai dari konflik yang terjadi hampir 20 tahun, sejak SSL berdiri di tanah negeri bertuah Negeri Istana.
Dulu tanah ini begitu damai, begitu aman masyarakat bersebati dengan alam. Sejak perusahaan ini, masuk konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan tidak pernah kunjung usai.
Puncak konflik sudah memenjara banyak rakyat termasuk dua penghulu kampung di mana perusahaan ini berdamai dengan masyarakat sekitar.
“Saya mencoba menghormati dan menghargai tapi yang terjadi deadlock. Mereka dari awal sepertinya memang tidak ada iktikat baik untuk menarik titik damai,” ucap Bupati Afni.
Padahal banyak solusi yang ditawarkan negara ada tanah objek reforma agraria, perhutanan sosial namun mereka tetap ngotot ingin memperluas RKT mereka. Padahal sudah mendekati kampung embung tua.
“Kami bermohon sekali Bapak Menteri, PT SSL tidak mungkin untuk memperluas wilayah kerja mereka,” sebut Bupati Afni.
9.000 Ha saja sudah membuat air mata, banyak tangisan dan banyak rakyat yang kehilangan tanah tua mereka.
“Kami mohon Bapak Menteri, hentikan RKT PT SSL, bahkan bila perlu, bila mereka terbukti melakukan kegiatan yang membuat konflik dengan masyarakat, kami mohon tinjau kembali izin PT SSL,” kata Bupati Afni.
Hantarkan investor yang berkeadilan sebagai mana cita cita Presiden Prabowo. Mohon turunkan tim di Siak untuk bisa duduk bersama Sesuai peraturan perundangan undangan yang ada.
Dengarkan jugalah suara dari masyarakat adat, suara dari datu Datuk, saksi mata, saksi hidup yang bisa menceritakan bagaimana sungai dan hutan alam ada di SSL.
“Sesudah SSL datang berubah menjadi arena konflik yang tak pernah selesai sampai hari ini,” terang Bupati Afni.
Kami bermohon menghaturkan sembah 10 jari. Dengan mengatur sembah kiranya permohonan untuk mengadendum luasan SSL atau bahkan mencabut izin SSL kiranya didengar okeh Kemenhut.
Kiranya diterima sebagai bentuk mewujudkan keadilan ekologis bagi masyarakat. Terutama masyarakat yang hari ini Kampung Tumang di mana perusahaan itu berdiri jalannya masih rusak, kesejahteraan masyarakat nyaris tidak bisa disampaikan dengan kata kata.
Bentakan bentakan antara dirinya sebagai Bupati Siak dengan pemilik saham PT puncak dari deadlock negosiasi dan komunikasi yang sudah coba dibangun sejak konflik pertama kali pecah.
“Per hari ini, saya sebagai Bupati Siak akan menanggung segala risikonya. Saya akan berdiri di atas sumpah jabatan saya. Saya tetap bersama rakyat untuk bisa memperjuangkan izin PT SSL luasannya diadendum, atau bahkan izinnya dicabut secara permanen dan pengelolaan lahannya bisa diberikan negara kepada yang berhak untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk kedaulatan negara RI,” tegas Bupati Afni.
Sekiranya permohonan ini juga didengar oleh Presiden Prabowo karena Bupati Afni yakin hati Bapak Presiden Insya Allah bersama rakyat.
Pemkab Siak tidak mendukung tindakan anarkis. Silakan jika PT SSL mau menangkap warga Siak yang terbukti bertindak anarkis.
“Kami hanya meminta Restorativ Justice untuk orang orang yang tidak terbukti langsung melakukan tindakan anarkis,” ucap Bupati Afni.
Sekiranya keadilan itu mau dibukakan untuk pintu negosiasi untuk perdamaian lebih permanen. Tapi itu pun juga diabaikan, apakah tidak bisa bernegosiasi karena ini adalah hutan produksi yang dulunya berada di dalam hutam alam masyarakat.
Ketua APHI Muller Tampubolon nenyebut dirinya memang sempat menawarkan Bupati Siak, Afni Zulkifli untuk bertemu dengan salah satu perwakilan PT Seraya Sumber Lestari (SSL) guna mencari solusi masalah konflik yang terjadi beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut akhirnya terjadi pada Sabtu (23/8/2025) di Pekanbaru. Kata dia, sejatinya pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari penyelesaian konflik lahan di PT SSL.
"Pertemuan tersebut adalah inisiatif kita agar permasalahan konflik di PT SSL ada titik terang. Memang pertemuannya non formal agar lebih terbuka dalam mencari solusi bersama," ujarnya.
Muller menjelaskan pertemuan itu dihadiri salah satu manajemen PT SSL bukan pemilik saham. Awalnya dalam pertemuan itu Bupati Siak Afni Zulkifli sempat menyatakan akan memfasilitasi lahan seluas 2.000 hektar untuk penambahan areal produksi PT SSL yang sudah ada saat ini.
Tak hanya itu, Afni juga menyampaikan agar PT SSL menyetujui Restorasi of Justice (RJ) kepada para pelaku yang sudah menjadi tersangka dalam kasus pidana anarkis atas penyerangan dan pembakaran perkantoran dan perumahan karyawan PT SSL.
"Menjawab permintaan Bupati itu, PT SSL menyampaikan untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian mempercayakan kepada pihak kepolisian," cerita Muller.
Kemudian, manajemen PT SSL juga menyampaikan dalam penyerangan kantor PT SSL lalu, jumlah kerusakan fasilitas cukup besar. Bahkan menimbulkan trauma mendalam pada karyawan, keluarga dan juga anak-anak.
Tak hanya itu, kejadian itu juga berbuntut dengan meninggalnya salah satu manager PT SSL akibat trauma dan tidak mendapat penanganan medis karena klinik juga dibakar oleh massa pada saat itu.
Dengan begitu, manajemen PT SSL mengharapkan semua mematuhi proses hukum yang sudah berjalan. Sehingga tidak menimbulkan preseden buruk penegakan hukum terutama di Kabupaten Siak.
"Benar pertemuan itu hanya sekitar sepuluh menit, dan kedua belah pihak tidak ada kesepahaman. Sebab PT SSL menilai bahwa Bupati Siak tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada manajemen PT SSL untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam konflik di PT SSL beberapa waktu yang lalu. Malah sempat ada pernyataan bahwa Bupati Siak juga akan mengusulkan pencabutan izin PT SSL ke Kementerian Kehutanan," tuturnya.
"Karena pembicaraan yang sudah tidak sejalan, dari pihak bupati menyatakan dead lock serta tidak perlu melanjutkan pertemuan ini, maka pihak PT SSL memilih untuk meninggalkan tempat pertemuan, mengingat pembicaraan hanya satu arah dan pihak PT SSL tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai macam permasalahan yang ada saat ini. Pada pertemuan antara Bupati Siak dengan pihak manajemen PT SSL tidak ada aksi saling bentak diantara Bupati Siak dan PT SSL seperti yang disampaikan dalam video tersebut," sambung Muller yang juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut.
Laporan: Afiat Ananda dan Monang Lubis
Editor : M. Erizal