SIAK (RIAUPOS.CO) - Bupati Siak Afni Z secara resmi melantik Mahadar SPd MM sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Siak di Gedung Raja Indra Pahlawan Lantai 2 Kantor Bupati Siak, Rabu (24/9) petang.
Dalam pelantikan tersebut Afni mengatakan jabatan Sekda ini merupakan amanah yang berat. Di tengah situasi fiskal Kabupaten Siak yang sempit, memerlukan pengabdian yang tidak biasanya.
“Hal ini saya sampaikan biar keluarga mengetahui dan mendengar. Agar keluarga besar memberikan dukungan penuh. Jabatan sumber segalanya, termasuk sumber fitnah,” ujarnya.
Bupati Afni menegaskan, yang terberat dari amanah itu adalah sumpah yang diucapkan atas nama Allah dan Al-Qur’an. Dia tidak akan bermain-main dengan hal itu. Pelantikan Mahadar dihadiri ibu dan istrinya Ernawati Mahadar, serta putri, teman dan kerabat.
Gubernur Riau Abdul Wahid tidak hadir dan diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau Roni Rakhmad. Hadir juga Wabup Siak Syamsurizal, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten, Ketua MKA LAMR Siak Datuk Seri H Wan Said, serta tamu undangan lainnya.
Dikatakan Afni, ibarat kereta api, gerbongnya harus sejalan. Sekda sebagai penggerak dan berada di depan. Tapi tidak akan berlama-lama, usai pelantikan langsung Afni mengajak Mahadar bekerja.
Sekda sebagai motor penggerak mesti berada di depan dan menunjukkan performa yang baik. Di tengah fiskal yang sempit, Sekda harus dapat memberikan solusi terbaik dengan memulihkan kondisi, terutama tunjangan pegawai. “Tunjangan Sekda kami potong 50 persen. Jika sebelumnya Rp1 miliar setahun, kini berarti setengahnya,” jelasnya.
Sementara itu, Mahadar mengatakan bahwa langkah awal yang akan dilakukan sebagai sekda adalah melakukan konsolidasi internal, melakukan briefing dengan seluruh OPD untuk memetakan kondisi keuangan daerah terkini. Kemudian melakukan audit dan review anggaran serta quick review terhadap APBD berjalan, pos mana yang besar tapi kurang produktif.
Selain itu, penguatan perencanaan dan money follow program dilakukan dengan cara mengarahkan OPD agar setiap program berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar kebiasaan tahunan. “Efisiensi belanja rutin kami lakukan, dengan mengurangi perjalanan dinas, rapat luar daerah, dan pengadaan barang yang tidak mendesak,” jelas Mahadar.
Mahadar mengatakan akan memanfaatkan teknologi dengan menjalankan rapat daring dan tanda tangan digital. Langkah lain adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menginstruksi OPD terkait untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, dia akan melakukan penguatan koordinasi dengan bupati dan DPRD yang menjadi penghubung utama antara kepala daerah dan OPD dalam menyusun kebijakan efisiensi. Langkah monitoring dan evaluasi rutin juga dilakukan dengan membuat sistem kontrol mingguan/bulanan untuk memantau serapan anggaran.
“Kesimpulannya, setelah dilantik saya segera memetakan kondisi keuangan daerah, melakukan review anggaran, memangkas belanja tidak prioritas, memperkuat PAD, dan memastikan koordinasi lintas OPD berjalan efektif,” ucapnya.
Sementara langkah khusus yang dilakukan sebagai Ketua TAPD terkait anggaran 2026, bersama Bupati/Wakil Bupati menyiapkan strategi sejak awal agar APBD bisa realistis, efisien, dan tetap berdampak pada masyarakat.
Beberapa langkah pentingnya adalah melakukan perencanaan awal yang realistis, menyusun KUA–PPAS 2026 dengan memperhitungkan tren penerimaan daerah, transfer pusat, PAD, dan lainnya. Efisiensi dan penajaman program, mengurangi belanja yang tidak produktif, perjalanan dinas, rapat, seremonial.(mng)
Editor : Bayu Saputra