SIAK (RIAUPOS.CO) - Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Buatan II Kecamatan Koto Gasib, Abdul Wardani berinovasi dengan melakukan pemanfaatan lahan, serta pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kampung-kampung.
Dia ingin, Bapekam dapat berperan aktif dalam mendata, serta mengoptimalkan aset kampung sebagai sumber Pendapatan Asli Kampung (PAK).
Komitmen itu seiring dengan kepercayaan yang diberikan terhadapnya sebagai Ketua Bapekam, dan menurutnya dia merupakan Ketua Bapekam termuda di Kabupaten Siak.
Baca Juga: Arena Pacu Jalur Teluk Kuantan Segera Ditata, Diusulkan Masuk Proyek Strategis Nasional
Abdul Wardani menyampaikan peran penting Bapekam di dalam roda pemerintahan di kampung.
"Selayak anggota dewan, Bapekam menjadi tulang punggung dalam pengawasan Pemerintahan Kampung agar terjadi keseimbangan dan tidak ada penyelewengan dalam menggunakan anggaran kampung, apalagi keadaan fiskal saat ini sangat sulit seperti yang telah disampaikan Bupati Afni,” ujar Abdul Wardani.
Menurutnya, kondisi saat ini bukan menjadi alasan untuk melemahkan semangat, melainkan momentum untuk bangkit dan terus berinovasi dalam membangun kampung.
Baca Juga: Dukung Percepatan Reformasi Birokrasi, Kemenkum Riau Ikuti Entry Meeting Monev RKT RB Triwulan II
“Ini bukan melemahkan semangat kita, tetapi menjadi dorongan bagi kita semua untuk bangkit bersama dari kondisi yang ada,” katanya.
Disebutkannya, Bupati Siak Afni Zulkifli melantik dan mengambil sumpah jabatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Buatan II Kecamatan Koto Gasib, yang digelar di Aula Kantor Camat Koto Gasib.
Pelantikan dirinya oleh Bupati Afni, dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Hj drh Susilawati, Camat Koto Gasib Wendy SSos MIP,Kapolsek Koto Gasib Iptu Dwi Franata Tarigan.
Baca Juga: Perbaikan Ruas Jalan Benai-RAPP Disepakati Pemkab Kuansing dengan Empat Perusahaan
Dalam sambutannya, Bupati Afni menyampaikan bahwa saat ini arah kebijakan pemerintahan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada 2026, pemerintah daerah mengikuti alur kebijakan pemerintah pusat, sehingga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program-program agar berjalan sebagaimana mestinya.
Bupati Afni juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh elemen pemerintahan kampung dalam menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan ruang fiskal.
“Kita harus belajar cepat untuk memahami bagaimana menghadapi ruang fiskal yang sempit, serta tetap yakin dan percaya bahwa setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Afni. (mng)
Editor : M. Erizal