SIAK SRIINDRAPURA (RIAUPOS.CO) - Kondisi fiskal masih menjadi perhatian Bupati Siak Afni Z sejak 2025. Bupati telah menekankan disiplin belanja dan prioritas pembayaran kewajiban daerah di tengah kondisi kas yang terbatas.
Atas kondisi itu, Bupati meminta masukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Riau terkait kondisi itu, dan soal belum pasti waktu serta besaran transfer ke daerah (TKD).
Menurut Bupati, Kanwil DJPb merupakan representasi atau perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang tentu mengetahui kendala dan persoalan yang dialami pemerintah daerah. Sehingga diharapkan menjadi jembatan penghubung ke pemerintah pusat.
Baca Juga: Siak Bukan Sekadar Destinasi Wisata, tapi Laboratorium Hidup dan Pusat Riset Peradaban Melayu
Permintaan itu disampaikan Bupati Afni saat menerima kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyanto, Rabu (12/8) siang.
Afni menyebut situasi saat ini, sebagai psikologis fiskal Siak. Ketidakpastian transfer membuat pemerintah daerah harus berulang kali menyesuaikan perencanaan anggaran. ”Kalau kami membuat perencanaan dan kemudian meleset, efeknya ke mana-mana. Kami dianggap tidak pandai belanja, padahal yang membuat perencanaan berubah salah satunya karena tidak adanya kepastian kapan dan berapa besar dana yang akan ditransfer,” terang Bupati Afni, Rabu (12/8) siang .
Baca Juga: SMAN 1 Siak Putra dan SMAN 1 Tualang Putri Champion
Bupati berharap pertemuan dengan Kanwil DJPb dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai langkah yang bisa dilakukan Pemkab Siak agar perencanaan anggaran tetap terukur dan pembangunan tidak terganggu oleh perubahan fiskal.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto meminta Pemkab Siak memperkuat data mengenai kondisi fiskal daerah. Data tersebut dinilai penting agar persoalan yang disampaikan dapat dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Ibu Diduga Eksploitasi Tiga Anaknya Mengemis, Penghasilan Dipakai untuk Berjudi
”Kami akan jembatani supaya tahu bagaimana sebenarnya kondisi di daerah. Saya inginnya pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan bisa duduk bersama membahas terkait kondisi fiskal Siak yang disampaikan tadi. Silakan diperkuat datanya, dan bisa dikoordinasikan bersama kami,” katanya.(yls)
Laporan MONANG LUBIS, Siak Sriindrapura
Editor : Arif Oktafian