PADANG (RIAUPOS.CO) – Bencana alam melanda Sumatera Barat (Sumbar). Potensi bencana yang akan menimbulkan kerugian jiwa dan materil masih akan terjadi hingga 22 Mei mendatang. Oleh sebab itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mengosongkan jalur aliran lahar dingin dari Gunung Marapi.
Kepala BMKG Dwikorita menjelaskan, hingga 22 Mei masih ada potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk itu masyarakat juga diminta memantau prakiraan cuaca agar dapat memonitor potensi bencana yang mengintai.
“Kami harapkan jalur-jalur yang berpotensi untuk menjadi aliran lahar dingin gunung Marapi dikosongkan,” ungkapnya, kemarin.Baca Juga: Selain Golkar, Semua Partai Mesti Berkoalisi di Pilkada Rohil
Ia menjelaskan, ada zona-zona bahaya yang harus dihindari, di mana hal ini terlihat dari peta wilayah potensi bencana di sekitar area Gunung Marapi.
“Lahar hujan terjadi karena adanya endapan material di lereng gunung. Kemudian endapan tersebut tersapu oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat,” terangnya.
Galodo, sebutnya, terjadi karena akumulasi air selama hujan yang tertahan di bagian hulu sungai yang biasanya disebabkan oleh runtuhan batuan, endapan longsor yang menahan aliran hujan. Sehingga air yang tertahan mengakibatkan desakan atau dorongan yang menjebolkan timbunan endapan sebelumnya.
“Kami imbau masyarakat agar bisa menjauh dari lembah-lembah sungai dan bantaran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi dan menghindar dari lorong tebing. Sebab, ancaman ini bukan hanya sungai. Tapi juga tebing, batuan dan menghindari jembatan yang aliran sungainya dari Gunung Marapi,” ungkapnya lagi.Baca Juga: PLTA Koto Panjang Buka Empat Pintu Setinggi 50 Cm
Pascamusibah banjir bandang yang melanda tiga daerah di Sumbar pada Sabtu malam hingga Ahad (11-12/5) lalu, Pemprov Sumbar melalui BPBD Sumbar terus melakukan koordinasi dengan BPBD daerah setempat guna memperoleh data dan informasi terkait jumlah korban dan luas wilayah yang terdampak.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, pihaknya bersama sejumlah pihak terkait di lintas instansi, masih terus melakukan koordinasi dan komunikasi. Baik terkait langkah penanganan dan pencarian korban maupun terkait upaya perlindungan terhadap para pengungsi dan kelompok usia rentan.
“Kami bersama sejumlah pihak terkait telah mendirikan posko di daerah terdampak, posko utama berada di daerah Bukit Batabuah Kabupaten Agam, posko lainnya juga ada di Tanahdatar. Selain itu, kita juga telah instruksikan Dinas Sosial untuk segera mendirikan dapur umum guna pemenuhan kebutuhan logistik warga di titik pengungsian,” sebutnya.
Mahyeldi juga memerintahkan jajarannya di Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi untuk menerima semua rujukan korban bencana tanpa terkecuali.Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, PLTA Koto Panjang Buka Empat Pintu Pelimpahan setinggi 150 Cm
“Semua korban harus diterima dan diberikan perawatan maksimal. Soal biaya, nanti pemerintah daerah akan mencarikan solusi,” kata Mahyeldi di sela peninjauannya ke lokasi bencana di Padangpanjang, Ahad (12/5).
RSAM Bukittinggi merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang relatif dekat dari lokasi bencana di tiga daerah tersebut. Apalagi jalan penghubung dari tiga daerah menuju Padang terputus total. Jalan Agam-Padang via Malalak terputus akibat longsor. Sementara jalan Padang Panjang-Padang terputus total di Silaiang karena jalan tergerus banjir.
Mahyeldi menyebut juga telah memerintahkan BPBD Sumbar untuk terus berkordinasi dengan BPBD daerah terdampak. Agar segala perkembangan dapat termonitor.
Direktur RSAM Bukittinggi Busril menyebut, secara umum RSAM sudah siap. Hingga siang kemarin RSAM sudah menangani 31 korban bencana. 15 orang di antaranya berstatus meninggal dunia dan 16 lainnya luka-luka.
“Dari 15 korban jiwa, 12 sudah teridentifikasi, 3 belum. Sementara untuk korban luka 14 sudah diizinkan pulang ke rumah dan 2 sisanya masih mendapat perawatan,” jelas Busril.
Perlu Kebijakan Konkret, Bukan Gimmick
Terpisah, Kepala Departemen Advokasi dan Lingkungan Hidup Walhi Sumbar, Tommy mengatakan bencana ekologis yang terus berulang, kini dampaknya kian parah. Bencana ini, harus dijadikan momentum untuk membangun dan menumbuhkan kesadaran kolektif. Bencana banjir dan longsor, tidak selalu soal ekstrimnya curah hujan, tetapi krisis ekologis yang terakumulasi.
“Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang. Jika lingkungan terus diabaikan, maka kita akan terus menerus memanen bencana ekologis. Saatnya, kita semua meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan,” ungkapnya.
Kemudian, pihaknya meminta memahami ancaman bencana akan semakin meningkat karena perubahan iklim, alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan, termasuk pembangunan (investasi) yang mengabaikan kajian lingkungan hidup strategis dan aspek risiko bencana.
“Bencana di kawasan Lembah Anai semestinya tidak terjadi. Kami menilai, bencana terjadi karena ,lalai dan gagalnya pemerintah dalam melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan, gagal dalam melakukan penataan ruang dan gagap dalam urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Risiko bencana ekologis di kawasan lembah anai telah sering diingatkan banyak pihak, bahkan rekomendasi-rekomendasi resmi telah diberikan kepada pemangku kebijakan,” tegasnya.
Lalu, sebutnya, BKSDA Sumbar harus bertanggung jawab atas pengelolaan Kawasan TWA Mega Mendung. Baik karena kemungkinan kelalaian ataupun kesengajaan, yang menyebabkan adanya aktivitas atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap ke utuhan kawasan dan kegiatan yang tidak sesuai fungsi zona TWA. Serta tidak memadukan konsep pengelolaan TWA dengan pengurangan risiko bencana (analisis risiko bencana) secara utuh.Baca Juga: Galodo dan Longsor Kepung Sumbar, 37 Korban Meninggal
Kemudian, Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Tanah Datar juga pihak yang bertanggungjawab terhadap bencana kawasan Lembah Anai. Baik karena kemungkinan kelalaian, ataupun kesengajaan, yang menyebabkan pembangunan dan pemanfaatan ruang tidak berbasis pada kebijakan penanggulangan bencana secara utuh, termasuk belum selarasnya kebijakan penanggulangan bencana pada kebijakan pembangunan daerah.
Pemerintah dinilai gagal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Sebaliknya, masyarakat (langsung dan tidak langsung) ditempatkan pada situasi rawan bencana dan akhirnya menjadi korban dari bencana.
“Pemerintah harus betul-betul meninggalkan kebijakan yang menempatkan masyarakat dalam situasi rawan bencana, termasuk menghentikan secara permanen ide dan kebijakan pembangunan plaza di kawasan Lembah Anai yang dimunculkan pada akhir 2022 yang lalu,” ungkap dia.
Pihaknya menekankan, pemerintah harus bernyali menegakkan regulasi dan kebijakan lingkungan hidup, tata ruang dan kebencanaan. Pelanggaran dan kejahatan lingkungan-tata ruang-kebencanaan tidak boleh ditolerir.
Editor : RP Edwar Yaman