TANAH DATAR (RIAUPOS.CO) - Proses pemindahan lokasi pengungsi korban galodo dari posko Masjid Ubudiyah, Nagari Parambahan ke SMPN 4 Parambahan masih terkendala sumber air dan listrik. Meski begitu, persiapan lain terus diupayakan agar para pengungsi yang menempati Masjid Ubudiyah segera dipindahkan.
Hingga Jumat (17/5), beberapa tenda serta dapur umum telah didirikan di halaman sekolah tersebut.
Relokasi pengungsi itu dilakukan sesuai arahan dari Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Tri Rismaharini saat berkunjung ke lokasi pada Kamis (16/5) pagi lalu. Dia menginstruksikan agar pengungsi segera di relokasi karena lokasi saat ini berada pada jalur aliran Lahar Dingin yang berhulu dari Gunung Api Marapi.
Sejak mendapat instruksi, pihak terkait segera menjalankan perintah dengan mempersiapkan lokasi SMPN 4 Parambahan untuk menjadi lokasi relokasi yang juga sudah ditinjau menteri.
Wali Nagari Parambahan Robbi Yasdi mengatakan, rencananya relokasi akan dilakukan pada Kamis (16/5) malam. Namun, karena tidak ada penerangan disebabkan daya listrik rendah, serta belum adanya sumber air bersih hal itu urung dilakukan.
”Yang jadi kendala itu karena daya listrik serta air bersih yang minim makanya masih belum optimal. Meski begitu, sesuai perintah kemarin, relokasi akan tetap dilakukan, “ terangnya saat dijumpai di Posko Masjid Ubudiyah, Jumat (17/5).
Untuk persoalan daya listrik telah diupayakan untuk ditingkatkan, dan telah dikoordinasikan dengan pihak terkait. ”Begitu juga dengan air bersih, selain memanfaatkan sumur bor yang ada, juga akan ditambah pasokan melalui PDAM,” tuturnya.
Lokasi tenda didirikan di halaman sekolah, dan diupayakan tidak memakai lokal agar proses belajar mengajar (PBM) siswa yang rencana nantinya akan digelar pada Senin depan tidak terganggu. Saat ini pengungsi di Nagari Parambahan sebut Robbi, berkisar lebih kurang 1.300 jiwa. Dari jumlah itu sekitar 500 orang ada di Posko Masjid Ubudiyah.
”Warga kita ini adalah warga yang berada di sekitaran masjid, yang rumahnya tidak rusak atau terdampak. Mereka mengungsi karena takut jika berdiam di rumah, dan lebih memilih di posko ini, “ terangnya.
Sedangkan warga yang terdampak seperti rumahnya yang hancur yang berada jauh dari lokasi masjid, mengungsi di rumah tetangga atau kerabat yang dirasa aman. ”Jika nanti persiapan telah siap maka akan kita relokasikan warga ke tempat yang di rujuk,” ujarnya.
Sementara itu, hingga hari ketujuh pasca banjir bandang dan lahar dingin yang melanda Kabupaten Tanahdatar, sejumlah bantuan terus berdatangan ke posko utama tanggap darurat di Gedung Indojolito Batusangkar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tanahdatar Yusrizal menjelaskan, hingga pukul 16.00 WIB kemarin, bantuan yang mendesak bagi pengungsi adalah perlengkapan bayi, perlengkapan dapur, dan air bersih. ”Kalau untuk baju layak pakai saat ini sudah sangat banyak,” kata Yusrizal.
Alternatif Lahan Tengah Disiapkan
Sementara itu, posko pengungsian di Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, untuk sementara masih dipusatkan di SD 08 Kecamatan Canduang. Sekretasi Kabupaten Agam Edi Busti menyatakan, pengungsi akan berada di sana hingga selesai masa tanggap darurat. Namu, bila dalam masa itu ada pengungsi yang ingin melakukan pengungsian mandiri, tetap diperbolehkan.
”Kami akan tetap memenuhi suplai makanan untuk yang bersangkutan dan anggota keluarganya,” sebutnya.
Edi Busti juga menyebutkan faktor cuaca menjadi alasan utama yang menjadi pertimbangan untuk tidak memindahkan posko. ”Menurut kami sulit untuk memindahkan pengungsi dalam cuaca hujan. Apalagi di lokasi terbuka dan menggunakan tenda. Kita memprioritaskan kesehatan pengungsi,” tambahnya.
Dia mengatakan, saat ini pemerintah kabupaten masih melakukan pendataan rumah yang berada dalam zona merah dan di saat bersamaan sedang mencari alternatif tanah untuk posisi relokasi. Untuk relokasi pemerintah menyiapkan dua skema di mana masyarakat yang mesti direlokasi dan memiliki lahan di zona aman diperbolehkan pindah ke lokasi tersebut.
”Jika tanahnya aman, dan bebas dari zona merah, kami akan langsung melakukan pembangunan di sana dan difasilitasi,” terangnya.
Skema kedua, jika masyarakat yang mesti direlokasi tidak memiliki lahan, pemerintah Agam dan sejumlah pihak terkait tengah melakukan pencarian alternatif lahan baru. ”Kita telah mencari alternatif lahan untuk relokasi. Pilihannya ada di sejumlah lahan eks HGU yang tidak diperpanjang di wilayah Agam Barat,” sebutnya. Masyarakat pun menyambut wacana relokasi rumah yang berada di zona bahaya. (stg/r/das)
Editor : RP Arif Oktafian