JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Risiko pelebaran defisit APBN 2026 menjadi perhatian. Pemerintah perlu melakukan pemangkasan belanja negara hingga sekitar Rp400 triliun agar defisit tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap PDB.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, langkah efisiensi belanja menjadi opsi paling realistis di tengah meningkatnya tekanan terhadap fiskal. “Penghematan belanja menjadi opsi utama. Namun tanpa langkah yang cukup besar, defisit berpotensi melebar signifikan,” ujar Awalil, Rabu (25/3).
Dia menilai efisiensi yang selama ini diwacanakan masih terbatas pada belanja barang seperti perjalanan dinas dan rapat. Secara rinci, Awalil mengusulkan pemangkasan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) hingga Rp150 triliun, tidak menggunakan cadangan belanja pertahanan Rp150 triliun, serta efisiensi tambahan di kementerian dan lembaga Rp100 triliun. “Pemerintah perlu memiliki skenario pengurangan belanja pemerintah pusat sedikitnya Rp400 triliun dari rencana APBN agar defisit tetap terkendali di kisaran 2,9 persen PDB,” tuturnya.
Dalam APBN 2026, defisit ditargetkan Rp689 triliun atau setara 2,68 persen dari PDB yang diasumsikan mencapai Rp25.714 triliun. Dengan batas maksimal 3 persen, ruang defisit sekitar Rp771 triliun.
Namun, sejumlah skenario yang disiapkan kenaikan harga minyak dunia menunjukkan defisit berpotensi melampaui batas tersebut. Pada skenario pertama, defisit diperkirakan mencapai 3,18 persen atau sekitar Rp818 triliun. Skenario kedua meningkat menjadi 3,53 persen atau Rp908 triliun. Bahkan pada skenario terburuk, defisit bisa menembus 4,06 persen atau sekitar Rp1.044 triliun.
“Jika tidak ada pemangkasan belanja, defisit bisa melebar hingga Rp1.044 triliun. Artinya lebih besar Rp355 triliun dari target APBN,” jelasnya. (mim/dio)
Laporan JPG, Jakarta
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
