JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan, Senin (14/9). Sebagai gantinya, Prabowo melantik Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat wakil menteri keuangan sejak 2019.
Pencopotan Purbaya terbilang mendadak. Beberapa jam sebelumnya, dia masih mengikuti rapat gabungan bersama DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di Kompleks DPR. Ya, sekitar pukul 11.00 WIB, Purbaya menghadiri rapat kerja gabungan bersama DPD, Bappenas, dan Bank Indonesia.
Sekitar pukul 14.00 WIB, saat Purbaya menjelaskan program Kemenkeu, anggota DPD Ahmad Nawardi menginterupsi. Nawardi memberi tahu ada telepon darurat dari Mensesneg Prasetyo Hadi. Purbaya keluar ruang rapat untuk menerima telepon. Setelah itu, dia bergegas meninggalkan lokasi.
Pukul 14.33 WIB, wartawan Istana mendapat kabar Suahasil Nazara akan dilantik sebagai Menteri Keuangan. Selanjutnya, pada pukul 15.00 WIB, Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
Purbaya sebenarnya beberapa kali diisukan bakal diganti. Isu pertama muncul pada Juni. Sebulan kemudian, dia disebut bakal digeser menjadi Gubernur Bank Indonesia. Namun, baru kemarin Purbaya benar-benar lengser dari kursi Menkeu.
Pelantikan Suahasil berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Prosesi tersebut dipimpin langsung Prabowo di Istana Negara. Usai pelantikan, Suahasil menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
Prabowo meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Pasalnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi instrumen penting untuk memastikan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan.
“APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Oleh karena itu APBN-nya itu harus sehat,” kata Suahasil usai dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).
Dengan arahan tersebut, Suahasil menegaskan, kesehatan APBN harus berjalan beriringan dengan kredibilitas. APBN harus dikelola secara transparan dan dapat dipercaya sehingga mampu menjadi fondasi bagi pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
