Daerah Masih Bergantung pada Dana Transfer Pusat

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pelaksa­na Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menyambut baik pernyataan Menteri Dalam Nege­ri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta Menteri Keuangan (Menkeu) untuk dapat segera melakukan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH). Pa­salnya, saat ini memang kondisi keuangan daerah masih banyak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

“Kita semua memahami, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar wilayah Indonesia masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, baik DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), maupun DBH,” katanya, Rabu (29/7).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikatakan SF Hariyanto, se­ring kali belum mencukupi untuk mendanai lompatan pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur publik yang padat modal. “APBD masih harus membiayai banyak urusan wajib dan pelayanan dasar, sementara ruang fiskal untuk infrastruktur strategis masih terbatas,” ungkapnya.

Baca Juga: Life’s Adventure: Elevating Every Experience, Evolusi Pengalaman Mitsubishi Motors di GIIAS 2026

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah strategis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

“Pemerintah Provinsi Riau memahami bahwa pada Tahun Anggaran 2025 menghadapi berbagai tantangan yang berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Namun, kami tetap berkomitmen melakukan berbagai langkah strategis agar pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” kata Syahrial.

Selain meningkatkan pendapatan, pemerintah juga memastikan belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan pelayanan publik.

Baca Juga: Makin Sempurna di Berbagai Sisi, Suzuki XL7 Terbaru Meluncur di Pekanbaru, Yuk Intip Harga OTR Riau

Menurut Syahrial, setiap kebijakan anggaran harus mampu mendukung target pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Belanja daerah harus benar-benar diarahkan untuk mendukung program prioritas dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,’’ ujarnya.

‘’Karena itu, Pemerintah Provinsi Riau akan terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan daerah,” tambahnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan berbagai program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.