Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPP Pratama Berkolaborasi Gelar Forum FKP 2026

S
Penulis: Siti Azura❯
Suasana Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan berkolaborasi dengan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan bertempat di Aula Hang Tuah Lantai 4, Kanwil DJP Riau, Rabu (30/9/2026). (SITI AZURA/RIAU POS)
Suasana Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan berkolaborasi dengan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan bertempat di Aula Hang Tuah Lantai 4, Kanwil DJP Riau, Rabu (30/9/2026). (SITI AZURA/RIAU POS)

Advertisement

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dalam rangka meningkatkan kuali­tas pelayanan publik serta memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan berkolaborasi dengan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026.

Acara ini mengusung pembahasan utama terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang bertempat di Aula Hang Tuah Lantai 4, Kanwil DJP Riau, Rabu (30/9). 

Langkah ini merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menerapkan standar pelayanan prima yang transparan dan partisipatif, sekaligus memberikan edukasi perpajakan yang berkelanjutan kepada masyarakat. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan Kepala KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, perwakilan instansi Kementerian Keuangan Satu Riau (DJPb, DJBC, DJKN, dan BDK Pekanbaru), akademisi dari Politeknik Caltex Riau, serta 50 pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. 

Forum Konsultasi Publik (FKP) ini menjadi wadah strategis bagi DJP khususnya KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk menyerap aspirasi, masukan, dan umpan balik langsung dari para pengguna layanan demi perbaikan standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Advertisement

Narasumber dalam kegiatan tersebut, Puja Aldila mengatakan, melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik ini, pihaknya ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan standar pelayanan yang diterapkan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

‘’Selain itu, momentum ini kami manfaatkan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 agar seluruh Wajib Pajak, khususnya para pelaku UMKM, dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah dan tepat,’’ ujar  Puja Aldila.(azr)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Pulang KPPD Lemhannas Langsung ke Lokasi Karhutla, Bupati Afni: Jaga Siak Zero Firespot!

Pulang KPPD Lemhannas Langsung ke Lokasi Karhutla, Bupati Afni: Jaga Siak Zero Firespot!

Bupati Siak Afni Zulkifli Langsung ke lokasi karhutla begitu pulang dari KPPD Lemhanas dan menegaskan untuk menjaga Siak zero firespot.

Bupati Siak Afni Satu-satunya Kepala Daerah Asal Provinsi Riau Mengikuti KPPD Lemhannas 2026

Bupati Siak Afni Satu-satunya Kepala Daerah Asal Provinsi Riau Mengikuti KPPD Lemhannas 2026

Bupati Siak Afni Zulkifli satu-satunya kepala daerah asal Provinsi Riau yang mengikuti KPPD Lemhannas 2026 di Jakarta.

Diskes Kampar Serap Aspirasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Diskes Kampar Serap Aspirasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Forum Konsultasi Publik digelar Dinas Kesehatan Kampar. Tujuannya, menyerap aspirasi publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer