PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pemutihan sanksi administratif (denda) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) periode II pada 15 Oktober-30 November 2026. Selain penghapusan denda, dalam program ini juga ada keringanan tunggakan dan diskon.
Dalam program keringanan tunggakan dan diskon, wajib pajak cukup membayar pokok tahun berjalan ditambah 1 tahun tunggakan, serta diskon pokok PKB 40 persen bagi angkutan barang badan usaha berbadan hukum.
Belum genap sebulan diterapkan, sebanyak 438 unit kendaraan angkutan barang telah memanfaatkan program ini. Alhasil, hingga sejak 15-Rp1,9 miliar atau tepatnya Rp1.922.156.598 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkumpul.
Baca Juga: RPIM Tembus 33,84 Persen, BSI Percepat Akselerasi UMKM Lewat Pembiayaan dan Pemberdayaan
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Ninno Wastikasari mengatakan, PAD tersebut terdiri dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.157.925.728 dan opsen PKB sebesar Rp764.230.870.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk memperoleh fasilitas program tersebut, badan usaha perlu menyiapkan STNK kendaraan, surat permohonan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB). Surat permohonan harus diserahkan ke Kantor Samsat paling lambat tanggal 15 Desember 2026.
“Program pemutihan ini tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau. Masyarakat diimbau untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum mendatangi kantor pelayanan Samsat,” imbaunya.
Baca Juga: BRK Syariah Dukung 22 UMKM Disabilitas Riau Naik Kelas Melalui Inkubasi Digital Bisnis 2026
Program pengurangan 40 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor ini khusus untuk angkutan barang. Program ini akan berlangsung hingga 31 Desember.
“Dari data kami hingga saat ini ada 248.715 unit kendaraan angkutan barang yang masih menunggak pajak. Yang sudah mendaftar dan terverifikasi sebanyak 591 unit, yang sudah membayar 438 dan yang belum membayar 153 unit,” papanya.
Untuk memudahkan masyarakat, di sejumlah daerah, warga tidak harus mendatangi Kantor Samsat dalam memenuhi kewajiban seiring kehadiran varian pelayanan seperti Samsat Keliling atau Samkel, Samsat Tanjak dan Samsat Drive Thru.
Baca Juga: PLN UIP Sumbagteng dan Kejati Jambi Perkuat Pengamanan Proyek Strategis dan Mitigasi Risiko Hukum
“Ketiga jenis layanan terakhir, memiliki kekhasan masing-masing. Samsat Keliling mendatangi sejumlah titik-titik strategis dalam memudahkan warga, Samsat Tanjak menerapkan sistem membuka gerai di tempat yang sudah terbiasa diakses warga seperti di depan Purna MTQ untuk warga Pekanbaru,’’ ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
