
BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - DPRD Kabupaten Kampar menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sekaligus menyepakati 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Dari jumlah tersebut, 15 Ranperda merupakan usulan pemerintah daerah dan lima lainnya merupakan inisiatif DPRD.
Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kampar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar, Iib Nursaleh didampingi Wakil Ketua Zulpan Azmi dan Wakil Ketua Sunardi serta dihadiri Wakil Bupati Misharti di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (16/11) malam.
Baca Juga: Dukung Penertiban, Dewan Berharap Petugas Lebih Persuasif
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar, Agus Candra, menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda Tahun 2027.
Ia menjelaskan, penyusunan program legislasi daerah tersebut telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan dan verifikasi usulan, koordinasi serta sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga penetapan skala prioritas.
Menurut Agus, Propemperda tidak boleh hanya menjadi daftar rencana pembentukan produk hukum daerah. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi wujud komitmen politik legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung arah pembangunan daerah.
Baca Juga: PTDH Kedua Jenderal Bintang 2 Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Menyesal
Penyusunan Propemperda juga mengacu pada kebutuhan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berbagai persoalan mendesak yang berkembang di tengah masyarakat.
Dari 31 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027, tiga di antaranya merupakan Ranperda wajib tahunan.
Ketiganya meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Baca Juga: Diduga jadi Posko Makar, Rumah Jenderal Bintang Dua Polisi di Jaksel Digeledah Bareskrim Polri
Sementara itu, 15 Ranperda merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kampar. Materi yang diusulkan antara lain mencakup pengaturan perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan gedung, pemerintahan desa, serta pembentukan sejumlah desa baru.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




