Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menunggu Kepastian PPPK, KemenPAN-RB Minta Helda Arianti Tetap Bekerja

K
Penulis: Kamaruddin❯
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kampar Rinaldo Saputra (3 kiri) bersama Kepala BKPSDM Kampar Riadel Fitri (2 kanan) usai pertemuan dengan Asisten Deputi KemenPAN-RB di Kantor KemenPAN-RB Jakarta
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kampar Rinaldo Saputra (3 kiri) bersama Kepala BKPSDM Kampar Riadel Fitri (2 kanan) usai pertemuan dengan Asisten Deputi KemenPAN-RB di Kantor KemenPAN-RB Jakarta

BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Kementerian PAN-RB memastikan tenaga honorer Helda Arianti tetap diizinkan bekerja dan menerima gaji di tengah ketidakpastian status administrasinya.


Advertisement

Hal ini diputuskan sembari menunggu dibukanya kembali portal perbaikan data oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan data honorer di Kabupaten Kampar.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar, Rinaldo Saputra, usai pertemuan dan koordinasi antara perwakilan daerah dengan Asisten Deputi KemenPAN-RB di Kantor KemenPAN-RB Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa Helda masih dapat melaksanakan tugasnya dan tetap menerima gaji, meski hingga kini belum ada kepastian terkait status pengangkatan.

Advertisement

“Intinya, Helda diminta untuk bersabar. Untuk sementara tetap bekerja dan tetap digaji sambil menunggu kebijakan kementerian terkait pembukaan portal perbaikan data,” ujar Rinaldo.

Terkait kepastian pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Rinaldo menyebutkan bahwa KemenPAN-RB menegaskan belum ada jaminan resmi.

Namun demikian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar akan segera menyurati Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) sebagai dasar hukum agar Helda tetap dapat bekerja di sekolah tempatnya bertugas.

Advertisement

“Memang belum ada jaminan pengangkatan, tetapi BKPSDM akan mengirimkan surat ke Disdikpora. Surat tersebut menjadi dasar agar yang bersangkutan tetap bekerja dan memiliki kejelasan status,” jelasnya.

Rinaldo juga mengungkapkan bahwa permasalahan serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Kampar. KemenPAN-RB mencatat sedikitnya sekitar 101 instansi di berbagai daerah mengalami persoalan data tenaga honorer, termasuk kesalahan administrasi yang cukup fatal.

“Di daerah lain bahkan ada pegawai yang masih hidup, tetapi di dalam sistem tercatat telah meninggal dunia. Karena itu, kementerian sangat berhati-hati sebelum membuka portal perbaikan data secara umum agar tidak disalahgunakan oleh oknum atau munculnya ‘honorer siluman’,” ungkapnya.

Untuk itu, seluruh persoalan tersebut akan dihimpun dan dibahas terlebih dahulu di tingkat kementerian guna menentukan langkah perbaikan yang tepat. Sambil menunggu kebijakan tersebut, Helda Arianti tetap berstatus sebagai tenaga honorer aktif dan tidak diberhentikan.

“Solusinya jelas, Helda tidak diberhentikan. Tetap bekerja sebagai honorer sambil menunggu perbaikan data di KemenPAN-RB,” tegas Rinaldo.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala BKPSDM Kabupaten Kampar Riedel Fitri, Kabid BKPSDM, Asisten Deputi KemenPAN-RB, serta anggota DPRD Kabupaten Kampar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya tenaga non-ASN atas nama Helda Arianti SPd yang tidak terinput dalam usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akibat kendala administrasi. Helda Arianto merupakan huru honorer di SMPN 1 Kampar, Kabupaten Kampar.(kom)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Fraksi Gerindra Kampar Soroti Kelangkaan Pupuk  

Fraksi Gerindra Kampar Soroti Kelangkaan Pupuk  

Fraksi Gerindra DPRD Kampar mendesak Pemkab mengatasi kelangkaan pupuk subsidi dan meningkatkan fasilitas kesehatan di Tapung melalui APBD

Fraksi Gerindra DPRD Kampar Soroti Kelangkaan Pupuk dan Dorong Puskesmas Tapung Jadi RS Tipe C

Fraksi Gerindra DPRD Kampar Soroti Kelangkaan Pupuk dan Dorong Puskesmas Tapung Jadi RS Tipe C

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kampar Ristanto menegaskan, penyusunan APBD tidak boleh sekadar berorientasi pada penyusunan angka.

Calon Sekwan Definitif Harus Pahami Tugas dan Fungsi DPRD

Calon Sekwan Definitif Harus Pahami Tugas dan Fungsi DPRD

Calon Sekwan Definitif Harus Pahami Tugas dan Fungsi DPRD

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer