Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Kampar Siapkan Kader Pengawas Partisipatif Menuju Pemilu 2029 yang Berintegritas

K
Penulis: Kamaruddin❯
Ketua Bawaslu Kampar Syawir Abdulla bersama anggota Bawaslu saat mengikuti pembukaan kegiatan P2P 2026 yang dibuka secara resmi oleh anggota Bawaslu Provinsi Riau Amiruddin Sijaya melalui zoom meeting, Kamis (4/6/2026). (Bawaslu Kampar untuk Riaupos.co)
Ketua Bawaslu Kampar Syawir Abdulla bersama anggota Bawaslu saat mengikuti pembukaan kegiatan P2P 2026 yang dibuka secara resmi oleh anggota Bawaslu Provinsi Riau Amiruddin Sijaya melalui zoom meeting, Kamis (4/6/2026). (Bawaslu Kampar untuk Riaupos.co)

Advertisement

KAMPAR (RIAUPOS.CO) – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kampar, Syawir Abdullah, mengajak seluruh peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 untuk menjadi kader pengawas partisipatif yang siap berperan dalam mengawal jalannya Pemilu dan Pemilihan mendatang, termasuk Pemilu 2029.

Ajakan tersebut disampaikan Syawir usai mengikuti pembukaan kegiatan P2P Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Amiruddin Sijaya, melalui zoom meeting dari Pekanbaru, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan pembukaan juga dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Riau Alnofrizal yang memberikan sambutan meskipun sedang dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Medan.

Syawir yang didampingi anggota Bawaslu Kampar, H. Mhd Amin, Fadriansyah, Miki AB, dan Mustaqim Akbar, berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik sehingga mampu menjadi utusan Kabupaten Kampar pada kegiatan P2P tingkat Provinsi Riau.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Ke depan, peserta P2P akan menjadi bagian penting dalam pengawasan partisipatif pada setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. Mereka juga diharapkan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam menyampaikan informasi kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat,” ujar Syawir.

Advertisement

Menurutnya, Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan salah satu upaya Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Ia menjelaskan, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Melalui program tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai kepemiluan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, serta peran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Program ini bertujuan mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang mampu menjadi agen edukasi dan pengawasan di lingkungan masing-masing. Dengan meningkatnya kesadaran dan kapasitas masyarakat, diharapkan proses pemilu dan pemilihan ke depan dapat berlangsung lebih transparan, adil, dan berintegritas,” jelasnya.

Syawir menambahkan, kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara Bawaslu dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal demokrasi menuju pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

“Bawaslu Kabupaten Kampar secara resmi membuka Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan berintegritas,” katanya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Bawaslu Kampar Kawal Verifikasi Administrasi PAW DPRD Fraksi PAN

Bawaslu Kampar Kawal Verifikasi Administrasi PAW DPRD Fraksi PAN

Bawaslu Kampar melakukan koordinasi dengan KPU terkait proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2024–2029 dari Fraksi PAN

Hanura Siapkan Strategi Berbasis Sains Menangkan Pemilu 2029

Hanura Siapkan Strategi Berbasis Sains Menangkan Pemilu 2029

Hanura menyiapkan strategi berbasis data dan sains untuk menghadapi Pemilu 2029, memperkuat konsolidasi dan target kursi legislatif.

Partai Nonparlemen Minta Parliamentary Threshold Jadi 1 Persen Serahkan Naskah 200 Halaman ke DPR

Partai Nonparlemen Minta Parliamentary Threshold Jadi 1 Persen Serahkan Naskah 200 Halaman ke DPR

Koalisi partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menyerahkan naskah akademik setebal 200 halaman

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer