Soal 283 Pelajar Kampar Belum Masuk Dapodik, DPRD dan Disdikpora Minta Solusi ke Kemendikdasmen
BANGKINANG (RIAUPOS.CO) -- Komisi II DPRD Kampar meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan kebijakan diskresi bagi sekitar 283 pelajar SMP yang belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) setelah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Permintaan tersebut disampaikan saat Komisi II DPRD Kampar bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kampar mendatangi Direktorat SMP Kemendikdasmen untuk mencari solusi atas persoalan yang hingga kini belum terselesaikan, Kamis (6/8/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kampar Tony Hidayat mengatakan, ratusan pelajar tersebut saat ini telah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, tetapi belum dapat dimasukkan ke Dapodik karena seluruh tahapan SPMB telah berakhir.
Baca Juga: Jadi Finalis ADLG Awards, Sekdaprov Riau Paparkan Pentingnya Digitalisasi Daerah
"Persoalan ini sangat krusial karena menyangkut hak anak untuk memperoleh layanan pendidikan. Kami terus berjuang bersama Dinas Dikpora agar ada solusi bagi pelajar yang terdampak," kata Tony, Jumat (7/8/2026).
Menurut Tony, sebelum mendatangi kementerian, DPRD Kampar telah berkoordinasi dengan Dinas Dikpora dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Namun, karena belum ditemukan jalan keluar, persoalan tersebut akhirnya dibawa ke pemerintah pusat.
Dalam pertemuan itu, kata Tony, pihak Direktorat SMP meminta penjelasan mengenai kronologi persoalan yang terjadi di Kampar. Berdasarkan hasil pembahasan, kasus tersebut dinilai berbeda dengan daerah lain karena muncul setelah seluruh tahapan SPMB selesai.
Baca Juga: Terbanyak dari SMAN 1 Rengat, 27 Calon Paskibraka Masuk Pusdiklat, Ini Penjelasan Bupati Inhu
"Di daerah lain persoalan biasanya muncul sebelum SPMB selesai sehingga masih bisa diantisipasi. Sementara di Kampar, masalah baru diketahui setelah seluruh proses selesai," ujarnya.
Tony menegaskan, kedatangan DPRD bukan untuk memperdebatkan aturan SPMB, melainkan mencari solusi agar ratusan siswa yang telah bersekolah dapat segera masuk ke Dapodik.
Ia mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tetap akan dilakukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun ajaran berikutnya.
Tony mengungkapkan, sebanyak 283 pelajar yang belum masuk Dapodik tidak hanya berasal dari Kecamatan Siak Hulu, tetapi juga tersebar di Bangkinang Kota, Tapung, Tapung Hilir, Tapung Hulu, Tambang, dan Kampar Kiri.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
