Ternyata Masih Ada Tunda Salur 2023-2024 Pusat dan Provinsi ke Kuansing

Berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) RI nomor 120 tahun 2025, tunda salur dana bagi hasil (DBH) Pusat ke Kuansing tahun 2023-2024 masih bersisa Rp125 miliar.

Sementara tunda salur transfer provinsi ke Kuansing tahun 2024 masih tercatat Rp132 miliar. Belum lagi pemotongan transfer keuangan daerah (TKD) pusat ke Kuansing di tahun 2025 dan 2026 yang nilainya kurang lebih mencapai sekitar Rp260 miliar.

"Jadi masih ada tunda salur kita yang belum di transfer sampai hari ini. Baik pusat maupun provinsi," ungkap Bupati Kuansing Dr H Suhardiman Amby MM menjawab Riaupos.co di ruang kerjanya, Senin (12/1/2026).

Kondisi itu, kata Bupati H Suhardiman Amby, berpengaruh pada kegiatan program strategis pembangunan yang dirancang Pemkab Kuansing.

Mau tidak mau, banyak program strategis yang harus ditunda. Pemkab Kuansing pun harus "mengencangkan" ikat pinggang. Menjalankan program prioritas dan mendesak.

"Banyak kegiatan yang kita rancang tidak bisa dijalankan maksimal. Dan banyak yang ditunda dan dihilangkan," katanya.

Kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas yang ada di OPD, seperti perjalanan dinas jauh dikurangi hingga 50 persen, bimtek, acara-acara. Dengan pengurangan kegiatan di OPD seperti juga tetap belum membantu.

"Bayangkan dalam tiga tahun ini uang kita dikurangi sebesar itu," kata Bupati Suhardiman Amby.

Tetapi pemerintahan tetap harus berjalan. Pemkab Kuansing terus berharap pada pusat sisa tunda salur itu bisa ditransfer dan sisa tunda salur provinsi bisa ditransfer.

Untuk tahun 2025, Pemkab belum menghitung berapa besarannya, berapa kekuarangan pusat dan provinsi. Karena untuk menghitungnya harus ada regulasi yang menyatakan bahwa besaran yang menjadi alokasi ke daerah dan berapa yang salur dan berapa kurangnya. (dac)