Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hari Ini Batas Akhir Pemadanan NIK jadi NPWP, Begini Cara Mudah Memadankannya

R
Penulis: Redaksi❯
ILUSTRASI Pemadanan NIK dan NPWP.
ILUSTRASI Pemadanan NIK dan NPWP.

 


Advertisement

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berakhir pada hari ini, Minggu (30/6). Dengan begitu, mulai Senin (1/7) besok, semua NIK dapat digunakan sebagai NPWP.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyampaikan langkah ini dilakukan sebagai bentuk reformasi kelembagaan, salah satunya dengan melakukan reformasi di bidang regulasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tak hanya itu, pemadanan NIK sebagai NPWP dilakukan untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dengan nomor identitas tunggal atau single identity number (SIN). Bagi wajib pajak yang belum memadankan atau melakukan validasi NIK dapat dengan mudah melakukannya secara mandiri melalui laman pajak.go.id.

Baca Juga: Prediksi Inggris vs Slovakia 16 Besar Euro 2024, Saatnya Pembuktian Gareth Southgate

Adapun langkah-langkah pemadanan NIK menjadi NPWP adalah sebagai berikut:

1. Buka situs pajak.go.id. Klik menu Login di pojok kanan atas.
2. Masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, dan masukkan kode keamanan.
3. Buka menu Profil, masukkan NIK sesuai KTP, cek validitas NIK, dan klik menu Ubah Profil.
4. Tekan tombol Logout, kemudian coba kembali Login menggunakan NIK dengan kata sandi yang sama dengan sebelumnya.

Adapun bagi wajib pajak yang tidak melakukan pemadanan NIK dan NPWP sesuai tenggat waktu akan diberikan sanksi. Bukan dalam bentuk uang, sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang belum melakukan pemadananan NIK - NPWP akan menghadapi kendala saat mengakses layanan perpajakan yang memerlukan NPWP.

Baca Juga: Copa America 2024: Lautaro Martinez Cetak Gol Lagi, Argentina Sempurna

Berikut ini sanksi yang akan dikenakan bagi masyarakat yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP hingga 30 Juni 2024:

1. Pembatasan layanan pencairan dana pemerintah.
2. Pembatasan layanan ekspor dan impor.
3. Pembatasan layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya.
4. Pembatasan layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha.
5. Pembatasan layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak.
6. Pembatasan layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.

Advertisement

Sumber: JawaPos.com

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Periode Oktober, Penerimaan Pajak Daerah Capai Rp155 Miliar Lebih

Periode Oktober, Penerimaan Pajak Daerah Capai Rp155 Miliar Lebih

Periode bulan Oktober 2026, Bapenda Riau berhasil mengumpulkan sebanyak Rp155.798.155.891 pajak daerah dari tiga objek pajak

Satlantas Polres Kampar dan Samsat Gelar Ramp Check, Sasar Kelaikan Kendaraan dan Pajak

Satlantas Polres Kampar dan Samsat Gelar Ramp Check, Sasar Kelaikan Kendaraan dan Pajak

Satlantas Polres Kampar dan Samsat menggelar ramp check dengan menyadsar kelaikan kendaraan dan pajak di Simpang Panca Salo.

Pemprov-Kanwil DJP Perkuat Sinergi Optimalisasi Penerimaan Pajak

Pemprov-Kanwil DJP Perkuat Sinergi Optimalisasi Penerimaan Pajak

Pemprov Riau dan Kanwil DJP Riau memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer