JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Per 1 Juli, pemerintah memastikan B50 akan resmi diberlakukan. Campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar fosil itu diklaim bakal memutus ketergantungan terhadap impor solar, tapi diperkirakan bakal lebih boros dalam sisi penggunaan, menghadapi tantangan ketahanan pasokan, dan bisa memicu deforestrasi jika tak dimitigasi.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi memastikan, hasil sementara pengujian B50 menunjukkan performa mesin tetap stabil. Performa mesin diesel stabil dan tidak ditemukan gangguan signifikan. “Ini menjadi indikasi positif bahwa biodiesel dapat diandalkan untuk mendukung operasional sektor industri,” ujarnya.
Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES) Surya Darma juga menilai kalau penerapan B50 per 1 Juli merupakan langkah progresif yang menempatkan Indonesia sebagai pelopor penggunaan biofuel skala besar di dunia. Selama ini Indonesia masih mengimpor sekitar 300 ribu barel solar per hari yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Namun, di balik optimisme tersebut, ICRES mengingatkan, adanya tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku sawit dalam jangka panjang. Berdasarkan proyeksi industri, kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk memenuhi program B50 diperkirakan melonjak menjadi sekitar 16 juta ton per tahun atau meningkat dari sekitar 13 juta ton pada masa implementasi B40.
“Mengingat produktivitas sawit domestik cenderung stagnan, peningkatan serapan dalam negeri ini otomatis akan mengorbankan volume ekspor CPO,” ujar Darma.
Ancaman Deforestrasi
Ahli hutan dari Pusat Riset Ekologi dan Etnobiotani BRIN Lutfy Abdulah mengingatkan pula soal ancaman deforestrasi dampak penerapan B50 yang harus dimitigasi sejak saat ini. “Jangan sampai penanaman sawit merembet ke kawasan hutan lindung dan hutan konservasi,” katanya di Kantor Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kota Bogor, kemarin (26/6).
Di satu sisi, B50 dapat mengurangi emisi. Namun, jika dari hulu bahan bakunya tidak dikontrol, kebijakan B50 bisa merusak biodiversitas Indonesia. “Anak cucu kita kan berhak merasakan hutan juga,” katanya.
Menurut Darma, penghematan yang diperoleh dari pengurangan impor BBM harus dikembalikan untuk memperkuat fondasi energi nasional. Tanpa investasi baru pada sektor energi terbarukan dan peningkatan produktivitas sawit rakyat, Indonesia justru berisiko menghadapi masalah baru beberapa tahun ke depan.
Sementara itu, Peneliti Utama di ITB dan Guru Besar di Universitas Pertamina Prof. Iman Kartolaksono Reksowardjojo mengganggap kalau kebijakan penerapan B50 sebagai lompatan besar. “Di Eropa baru sekitar 7 persen (campuran biodiesel),” katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
