Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perluas Digitalisasi Bansos ke 43 Kabupaten/Kota

T
Penulis: Tim Redaksi❯
Ilustrasi, mengecek penerima bansos.
Ilustrasi, mengecek penerima bansos.

Advertisement

 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah memperluas program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Ini setelah uji coba di Banyuwangi menunjukkan hasil positif dalam mempercepat layanan publik dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan program tersebut diperluas ke 43 kabupaten/kota di 26 provinsi dengan cakupan sekitar 38,7 juta penduduk atau setara 12,5 juta keluarga.

Advertisement

Ia mengatakan, piloting digitalisasi di Banyuwangi membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat, sederhana, dan tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat tidak lagi dibebani proses administrasi yang panjang dan berbelit.

“Ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi merupakan reformasi tata kelola yang meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7).

Advertisement

Luhut mengatakan, transformasi digital dalam penyaluran bansos menjadi bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah tidak hanya menggunakan teknologi untuk mempercepat layanan, tetapi juga membangun sistem yang lebih transparan dan akurat dalam menentukan penerima bantuan.

Ke depan, pemerintah akan memperluas pemanfaatan transformasi digital untuk berbagai program lainnya. Selain bansos, digitalisasi juga akan diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan UMKM, reformasi subsidi energi, peningkatan kualitas penerimaan negara, percepatan perizinan usaha, hingga transparansi penegakan hukum.

Luhut menilai pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program pemerintah. “Ke depan, transformasi digital ini tidak hanya dikhususkan untuk bantuan sosial, tetapi juga akan diperluas guna mendukung penyaluran bantuan UMKM, reformasi subsidi energi, peningkatan kualitas penerimaan negara, percepatan perizinan usaha, serta transparansi penegakan hukum,” ujarnya.(jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Bansos Daerah Rp5,3 Miliar Disorot, Komisi II DPRD Kampar Cek Potensi Duplikasi Penerima

Bansos Daerah Rp5,3 Miliar Disorot, Komisi II DPRD Kampar Cek Potensi Duplikasi Penerima

Komisi II DPRD Kampar soroti potensi terjadinya penerima ganda bansos karena penggunaan sumber data yang sama antara pusat dan daerah

Upaya Penyaluran Bansos Tepat Sasaran hingga Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Ini Dilakukan Dinas Sosial Inhu

Upaya Penyaluran Bansos Tepat Sasaran hingga Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Ini Dilakukan Dinas Sosial Inhu

Dinsos Inhu tidak sebatas input dan salur bantuan tetapi akan melakukan pembinaan dan pendampingan bagi KPM agar keluar sebagai penerima

PLN UP3 Rengat Salurkan Bantuan Rp500 Juta untuk Kaum Duafa 

PLN UP3 Rengat Salurkan Bantuan Rp500 Juta untuk Kaum Duafa 

PLN UP3 Rengat melalui YBM PLN menyalurkan bantuan sosial senilai Rp531,46 juta untuk kaum duafa dalam rangka Hari Listrik Nasional ke-81.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer