JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sejak dilantik pada Februari 2025 hingga Juli 2026, sudah ada 17 kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengakui sudah kehabisan kata-kata untuk menjawab pertanyaan publik.
“Awal-awal ketika masih satu sampai dua pejabat ditangkap, prihatin, marah, dan lain-lain. Tapi, kalau sudah 17 orang, masa bicaranya prihatin juga? Kami kehabisan kata-kata,” ujar Bima saat Munas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7).
Sorotan tidak hanya tertuju pada kepala daerah tingkat provinsi, namun juga di level kabupaten/kota. Mantan Wali Kota Bogor itu mengungkapkan, jumlah kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota yang tersandung perkara korupsi jauh lebih banyak ketimbang kepala daerah tingkat provinsi.
“Mari sama-sama berikhtiar untuk menghentikan angka-angka ini agar tidak terus bertambah. Kami percaya semuanya harus punya komitmen dari hulu sampai hilir,” lanjut Bima.
Baca Juga: Status Eks Jampidsus Kembali Tersangka
Melihat kondisi ini, Kemendagri kini tengah menyusun formulasi remunerasi (uang yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan, red) kepala daerah sebagai salah satu upaya menekan praktik korupsi. Beberapa opsi sudah mulai mengemuka. Mulai dari peningkatan pagu upah pungut, penambahan biaya operasional, hingga pengaturan insentif dari badan usaha milik daerah (BUMD).
“Banyak opsi, tapi kami percaya remunerasi bukan satu-satunya. Karena banyak juga daerah subur, kepala daerah kaya, tapi masih terjerat (korupsi) juga,” ucapnya. Bima menjelaskan, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan integritas mulai dari pencegahan hingga penindakan.
Ia memastikan Kemendagri membuka ruang komunikasi bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk dalam upaya memperkuat tata kelola yang bersih dan berintegritas.
Gaji Kepala Daerah TakSebanding Biaya Pilkada
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, besaran gaji yang diterima kepala daerah relatif kecil jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu persoalan mendasar yang berpotensi mendorong praktik korupsi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
