Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ke Mana Arah Penanggulangan AIDS?

R
Penulis: Redaksi❯
Hasan Supriyanto, Mantan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru
Hasan Supriyanto, Mantan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru

BANYAK yang tidak lagi mendengar atau berbicara seputar HIV dan AIDS. Namun, tak sedikit pula yang saat ini bergelut dengan infeksi HIV, baik di dalam tubuhnya sendiri maupun di dalam keluarga. Para dokter, paramedis, dan penggiat penanggulangan HIV terus bekerja keras merawat pasien dan mengomunikasikan pencegahan kepada kelompok berisiko. Sebagai mantan Sekretaris KPA Kota Pekanbaru, saya menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus diteruskan. Saat ini, tim sekretariat KPA sudah berganti, dan kita berharap tim yang baru dapat bertugas dengan baik.


Advertisement

​Tulisan ini akan menguraikan beberapa fenomena dan upaya yang patut menjadi perhatian kita semua, khususnya para penggiat dan organisasi formal seperti Komisi Penanggulangan AIDS, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Keberadaan KPA di daerah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan regulasi yang ada.

​Sebelumnya, mari kita lihat gambaran kasus HIV dan AIDS di Provinsi Riau. Data temuan kasus merupakan temuan nyata dan konkret yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di fasilitas layanan kesehatan. Temuan ini menjadi referensi penting untuk menganalisis upaya penanggulangan yang tepat.

​Temuan kumulatif kasus HIV di Provinsi Riau sampai dengan Juni 2025 mencapai 10.777 kasus. Mayoritas kasus (6.311) ditemukan di Kota Pekanbaru, disusul Kabupaten Bengkalis (908), Kota Dumai (805), Pelalawan (573), dan Rokan Hilir (526). Sementara itu, Indragiri Hilir mencatat 456 kasus, Siak (300), Rokan Hulu (243), Kepulauan Meranti (211), Indragiri Hulu (190), dan Kampar (152). Temuan kasus paling sedikit ada di Kuantan Singingi, yaitu 102 kasus.

Advertisement

​Sebagian besar temuan kasus berada pada kelompok usia produktif (25–49 tahun), mencapai 72 persen. Fenomena yang juga patut menjadi perhatian adalah temuan pada usia kurang dari 4 tahun dan di atas 50 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, kasus banyak ditemukan pada laki-laki (71 persen) dan perempuan (29 persen). Situasi ini hampir sama dengan temuan kasus AIDS. Berdasarkan pekerjaan, kasus AIDS di Riau lebih banyak ditemukan pada karyawan (1.370), disusul wiraswasta/usaha sendiri (863), dan ibu rumah tangga (567). Kasus AIDS juga ditemukan pada pekerjaan lain seperti sopir/tukang ojek, buruh, petani, pelajar, dan mahasiswa.

​Adapun faktor risiko penularan, sebagian besar kasus ditemukan pada faktor risiko heteroseksual. Artinya, penularan terjadi karena hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, termasuk dari suami ke istri. Faktor risiko lain yang mengkhawatirkan adalah homoseksual serta transmisi dari ibu ke anak.

​Pasca pemilihan kepala daerah 2024, para kepala daerah akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi turunan visi dan misi. Kepala daerah juga akan menentukan tim pendukung di tingkat OPD maupun organisasi lain.

Advertisement

​Maka dari itu, sebagai pihak yang pernah terlibat dalam penanggulangan HIV dan AIDS, saya merekomendasikan beberapa hal untuk menjadi pertimbangan para pengambil keputusan dan pelaksana program.

​Pertama, temuan kasus HIV dan AIDS pada ibu rumah tangga menjadi fenomena serius dan patut menjadi perhatian khusus. Kasus ini menempati urutan ketiga setelah karyawan dan wiraswasta, dan juga mencerminkan temuan kasus pada anak, karena ibu positif HIV dapat menularkan virusnya. Ini menunjukkan penyebaran HIV sudah ada di keluarga, tidak hanya terjadi pada kelompok berisiko. Penyebaran ke rumah tangga mayoritas disebabkan oleh suami yang sudah terinfeksi. Jika tidak ada pemantauan, hal ini bisa menyebabkan penularan ke istri dan anak yang akan dilahirkan, sehingga upaya pencegahan pada ibu rumah tangga menjadi sebuah keniscayaan.

​Kedua, temuan putus pengobatan pengidap HIV atau Lost to Follow Up (LFU) masih tinggi. LFU terjadi ketika pasien tidak lagi melanjutkan pengobatan di fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini menyebabkan pasien kehilangan kesempatan perawatan, berpotensi memperburuk kesehatan, dan meningkatkan risiko penularan kasus baru jika perilakunya masih berisiko. LFU juga dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan potensi kematian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan pengidap HIV dapat melanjutkan pengobatan secara berkelanjutan.

​Ketiga, kendala utama penanggulangan HIV adalah stigma dan diskriminasi. Stigma ini dapat menyebabkan dampak negatif, termasuk masalah kesehatan mental, hambatan akses pelayanan, hingga peningkatan perilaku berisiko. Pengidap HIV mungkin enggan mencari pengobatan karena takut stigma, yang memperburuk kondisi kesehatannya. Stigma juga menghambat mereka mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial. Stigma ini disebabkan pengetahuan yang belum utuh tentang HIV dan AIDS. Secara keilmuan, virus ini tidak menular melalui kontak sosial seperti jabat tangan atau makan bersama, melainkan hanya melalui hubungan seksual, penggunaan narkotika suntik, atau dari ibu yang terinfeksi ke anaknya. Untuk itu, diperlukan kampanye dan sosialisasi masif agar masyarakat mewaspadai epidemi dengan menghindari perilaku berisiko, serta meningkatkan iman dan ketahanan keluarga.

​Keempat, penanggulangan HIV dan AIDS adalah fenomena kompleks, sehingga keterlibatan banyak pihak menjadi keharusan. Untuk memobilisasi pihak-pihak tersebut, diperlukan intervensi dari pemerintah. Keberadaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) menjadi penting karena tugas pokoknya adalah menjalankan peran koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, dan mobilisasi sumber daya. Di tengah keterbatasan, peran institusi koordinator dan fasilitator menjadi krusial, dan pemerintah, termasuk unsur-unsurnya, adalah pemegang mandat negara untuk tujuan ini.

​Kelima, temuan kasus HIV dan AIDS mayoritas ditemukan pada laki-laki, usia produktif, dan profesi karyawan serta wiraswasta. Untuk itu, diperlukan upaya khusus yang lebih tepat sasaran. Dengan menyasar ketiga kondisi utama, diharapkan penanggulangan menjadi efektif. Kreativitas mengelola program termasuk menyikapi kondisi keterbatasan anggaran patut menjadi pertimbangan. Tantangannya adalah, apakah penanggulangan HIV/AIDS merupakan isu prioritas pemerintah? Hal ini dapat diukur dari politik kebijakan dan anggaran.

​Beberapa hal tersebut perlu diantisipasi secara serius melalui langkah nyata. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan berbagai pihak, khususnya tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan penanggulangan AIDS dapat menjadi tanggung jawab bersama.***

Oleh: Hasan Supriyanto, Mantan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru

Advertisement
Editor : Arif Oktafian
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Riau PosIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Artikel Terkait

Tekan Penyebaran, Terapkan STOP HIV

Tekan Penyebaran, Terapkan STOP HIV

Riau terapkan strategi STOP HIV untuk menekan penyebaran. Kasus HIV mencapai 11.336, dengan Pekanbaru menjadi penyumbang terbanyak.

Dari Vonis Menjadi Harapan, Cerita Penderita HIV selama 24 Tahun di Riau

Dari Vonis Menjadi Harapan, Cerita Penderita HIV selama 24 Tahun di Riau

24 tahun hidup dengan HIV, pria di Riau berbagi kisah perjuangan, harapan, dan pentingnya menghapus stigma terhadap ODHA.

Angka HIV di Pekanbaru Harus Menjadi Alarm

Angka HIV di Pekanbaru Harus Menjadi Alarm

Kasus HIV di Pekanbaru mencapai 3.700, DPRD minta pemkot tingkatkan edukasi, pencegahan, dan pemeriksaan dini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer