RIAUPOS.CO - Bicara tentang perdebatan mengenai siapa yang paling berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi sejatinya bukan isu baru. Diskursus ini telah lama bergulir mulai dari ruang-ruang akademik, rekomendasi kebijakan para teknokrat, hingga langkah konstitusional melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, hingga kini, perdebatan tersebut tetap relevan untuk dikaji, terutama dalam konteks praktik pembuktian di peradilan.
Jika ditarik secara kronologis, salah satu titik penting dalam perdebatan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 23 Oktober 2012. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya dapat berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pembuktian perkara korupsi, tetapi juga memiliki ruang untuk menggali dan membuktikan sendiri kerugian keuangan negara di luar temuan kedua lembaga tersebut. (Mahkamah Konstitusi, 2012)
Mahkamah bahkan membuka kemungkinan yang lebih luas: KPK dapat menghadirkan ahli independen, memanfaatkan data dari inspektorat jenderal, atau bekerja sama dengan berbagai institusi lain yang memiliki fungsi audit dan pengawasan. Termasuk di dalamnya adalah kantor akuntan publik maupun auditor internal perusahaan, sepanjang mampu menghadirkan kebenaran materiil dalam proses pembuktian.
Implikasi dari putusan ini cukup signifikan. Penuntut umum tidak lagi terikat secara eksklusif pada hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK. Sebaliknya, pembuktian juga dapat dilakukan berdasarkan sumber yang kredibel dari BPKP, inspektorat, hingga auditor independen. Bahkan, dalam batas tertentu, aparat penegak hukum dimungkinkan melakukan konstruksi perhitungan sendiri, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan metodologis.
Dinamika Penghitungan Kerugian Negara
Meskipun demikian, dengan berlakunya KUHP nasional memunculkan kembali perdebatan mengenai otoritas lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini tidak terlepas dari rumusan Penjelasan Pasal 603 yang menyatakan bahwa frasa “merugikan keuangan negara” didasarkan pada hasil pemeriksaan “lembaga audit keuangan”. (Hukumonline, 12/3/2025)
Secara normatif, penggunaan frasa “lembaga audit keuangan” menimbulkan persoalan interpretasi karena tidak dirumuskan secara limitatif dan eksplisit. Kondisi ini berpotensi melahirkan multitafsir, yang dalam perspektif hukum pidana bertentangan dengan azas fundamental, yakni lex certa (rumusan harus jelas dan tidak ambigu), lex scripta (harus dinyatakan secara tertulis), dan lex stricta (tidak membuka ruang analogi yang memperluas norma). (Ashari Setya Marwah Adli, 2025)
Dalam konteks tersebut, sebagian kalangan cenderung menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga audit keuangan” merujuk secara eksklusif pada Badan Pemeriksa Keuangan. Argumentasi ini didasarkan pada legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23E Ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Selain itu, penguatan kewenangan tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya Pasal 2 juncto Pasal 10 ayat (1), yang menegaskan bahwa BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara.
Perumusan norma dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP Nasional tersebut tidak hanya menyisakan ruang interpretasi yang luas, tetapi juga berpotensi menimbulkan disharmoni dengan praktik pembuktian yang selama ini berkembang, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang pembuktian kerugian negara di luar satu institusi audit tertentu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
